Menu

Pemkot Jakut Ingatkan Pengembang Serahkan Kewajiban Fasos Fasum

  Dibaca : 216 kali
Pemkot Jakut Ingatkan Pengembang Serahkan Kewajiban Fasos Fasum
Jakarta, RakyatBicara.co.id – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terus bergerak menagih kewajiban fasos fasum dari para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berada di wilayah Jakarta Utara. Bahkan sebanyak 200 pengembang diundang langsung untuk menghadiri rapat pengendalian dan pengawasan pembangunan wilayah terkait pemenuhan kewajiban fasos fasum di Ruang Pola, Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (24/10).
Kami sangat berharap para pemegang SIPPT bisa segera memenuhi kewajibannya. Oleh karena itulah, pertemuan hari ini sebagai upaya untuk mempercepat penyerahan kewajiban fasos fasum oleh para pemegang SIPPT di Jakarta Utara, jelas Desi Putra, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil temuan tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terdapat 253 pemegang SIPPT yang belum memenuhi kewajiban fasos fasum berupa tanah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1971. Hingga kini, tersisa 187 penagihan. Kemudian ada 116 pemegang SIPPT yang belum menyerahkan kewajiban menyediakan rumah susun murah atau sederhana dan sanksi surat persetujuan prinsip pembebasan lahan atau lokasi (SP3L). Saat ini, tersisa 82 penagihan.
Banyak aset Pemprov DKI Jakarta yang belum tercatat maka dari itu kami harapkan kerjasamanya sehingga aset-aset tersebut bisa terkumpul dengan cepat. Hari ini, kita juga mengundang tim KPK supaya bisa memberikan informasi sekaligus berdialog dengan para pengembang,” ungkapnya.
Sedangkan tujuan dari penagihan kewajiban adalah untuk menindaklanjuti temuan BPK. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat yang menuntut kualitas infrastruktur yang baik. Dalam proses penagihan juga ditemukan berbagai kendala seperti pengembang yang sudah tidak jelas keberadaannya sehingga mengabaikan infrastruktur yang terbengkalai. “Jika fasos fasum telah diserahkan maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Di satu sisi, pengembang akan diringankan karena terbebas dari pajak atas lahan fasos fasum yang telah diserahkan,” terangnya.
Di tahun 2018, ada 19 pemegang SIPPT di Jakarta Utara yang telah menyerahkan kewajibannya dengan total nilai aset mencapai Rp 5.770.220.176.000.
Sayaucapkan terima kasih kepada para pemegang SIPPT yang telah melaksanakan kewajibannya. Semoga bisa memotivasi yang lainnya untuk segera menyerahkan kewajiban berupa fasos fasum kepada pemerintah,” tuturnya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto. ( wbo ).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional