Menu

Tolak RUU BUMN, Fraksi NasDem: Kental Kepentingan Politik

  Dibaca : 195 kali
Tolak RUU BUMN, Fraksi NasDem: Kental Kepentingan Politik
foto : Ahmad M. Ali Fraksi Nasdem

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Fraksi NasDem DPR mengkritik revisi Undang-Undang BUMN yang diinisiasi DPR. Revisi itu dinilai menabrak norma hukum secara yuridis dan berpotensi mematikan gerak dinamis BUMN secara bisnis.

“Sejatinya Fraksi NasDem dapat memahami nilai penting revisi UU BUMN untuk menyesuaikan kembali sejumlah hal strategis dalam kinerja, postur dan kinerja BUMN. Tetapi dalam perjalananya, Nasdem menilai bahwa DPR sudah terlalu jauh melenceng dari semangat awal RUU BUMN itu diajukan,” ujar Ketua Fraksi NasDem, Ahmad HM Ali, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).

“Bahkan indikasi masuknya agenda dan kepentingan politik subjektif (vested interest) juga terasa sangat kental,” imbuhnya. Bukan tanpa alasan Ahmad melontarkan kritik pada revisi tersebut. Menurut dia, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya lebih peka dan mengindahkan kritik publik atas kinerja DPR.

“Tidak saja soal kuantitas regulasi, tetapi terutama kualitas regulasi yang dihasilkan,” katanya.

Ahmad juga memandang sejumlah aturan yang diusulkan dalam RUU BUMN terlalu jauh masuk dalam domain eksekutif. Hal itu menurut dia menabrak norma hukum yang berlaku sehingga berpotensi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, publik akan meragukan kredibilitas DPR.

Dia mencontohkan tentang kewenangan DPR dalam ikut menentukan keputusan terkait aksi korporasi BUMN. Aksi korporasi seperti yang sejatinya merupakan kalkulasi bisnis rasional harus mendapat persetujuan DPR, dan setelahnya baru dapat dibuat menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Padahal dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, DPR tak berwenang dalam hal pembentukan peraturan pemerintah.

“Kewenangan DPR yang terlampau besar dalam urusan BUMN ini membawa komplikasi yang ruwet, dimana perkara yang murni bisnis menjadi perkara politik,” kata dia.

Ahmad menilai besarnya kewenangan DPR tersebut akan menjerat langkah BUMN untuk bergerak lebih dinamis dalam kinerjanya sebagai korporasi. Ekspansi bisnis, bahkan oleh anak-anak perusahaan BUMN sendiri, akan terinterupsi oleh perdebatan politis di DPR.

Selain itu, besarnya kewenangan DPR tersebut juga membawa komplikasi tersendiri kepada DPR. Pergeseran urusan bisnis menjadi urusan politik, menurut Ahmad, juga membuka peluang terjadinya aksi berburu rente (rent seeking), yang berdampak pada BUMN kembali menjadi sapi perah seperti di masa-masa sebelumnya.

“Bisa dibayangkan, besarnya kewenangan DPR dalam kondisi peralihan status anak-anak perusahaan BUMN yang berubah menjadi BUMN yang jumlahnya ratusan itu. DPR sedang buat jebakan untuk dirinya sendiri jika DPR memiliki kewenangan untuk memilih dewan direksi dan komisaris untuk BUMN yang jumlahnya ratusan itu. Bisa-bisa DPR akan habis waktunya hanya untuk memilih dan menentukan direksi dan komisaris
BUMN saja,” papar Ahmad.

“Jadi, atas dasar itu dan terutama menyelamatkan marwah DPR sendiri sebagai lembaga, Fraksi Nasdem dengan tegas menolak RUU BUMN,” pungkasnya.
(Red/mae/elz)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional