Menu

Bupati Dan Sekda Kabupaten Bogor Minta ULP Segera Jawab Surat Klarifikasi PJI – Demokrasi Kabupaten Bogor

  Dibaca : 164 kali
Bupati Dan Sekda Kabupaten Bogor Minta ULP Segera Jawab Surat Klarifikasi PJI – Demokrasi Kabupaten Bogor
Bogor, RakyatBicara.co.id – Menindaklanjuti Berita yang telah terbit di media Rakyat Bicara dan Media yang bergabung di Organisasi Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) Kabupaten Bogor, sesuai dengan permintaan media RB  kepada PJI Demokrasi Kab Bogor untuk melakukan Klarifikasi atas berita yang telah di tayangkan, maka atas hal tersebut, PJI Demokrasi Kabupaten Bogor telah melayangkan Surat Klarifikasi Kepada Bupati, Setda kabupaten Bogor dengan Nomor : 025/KLRF/DPC-PJID/XI/2018, Perihal Permohonan Klarifikasi berita yang di tayangkan berita yang di beritakan di Media yang bergabung di PJI Demokrasi yang berjudul “ KEBERADAAN ULP KABUPATEN BOGOR KELUAR DARI PRINSIP FUNGSINYA.”
Menurut Pengamatan dan analisa berita yang disampaikan dalam berita tersebut banyak hal-hal yang perlu diklarifikasi sehingga berita yang akan disampaikan grup PJI Demokrasi Kabupaten Bogor dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah kabupaten Bogor, dan hasil dari klarifikasi tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara hukum oleh para pihak  hasil publiksinya serta berita yang disampaikan kepada Masyarakat adalah berita yang Konstruktif, Educatif, Inovatif serta akuratif.
Adapun yang hal- hal yang sedang di klarifikasi oleh PJI Demokrasi kabupaten Bogor ada 8 pertanyaan, salah satunya adalah terkait dengan banyaknya hasil penawaran Lelang yang selama ini terjadi dengan penawaran diatas 20% bahkan sampai 30% dari HPS  dan ada juga Penawaran yang ditawar 5% sampai 2% dari HPS  pada Lelang TA 2017  khususnya lelang Pengadaan Meubeler di Menangkan oleh ULP sehingga tidak menutup kemungkinan pihak penyedia Barang Jasa melakukan tindakan Melawan Hukum dalam melaksanakan proyek tersebut.
Menurut Pengamatan Media yang bergabung di PJI Demokrasi  selama ini bahwa Lelang kegiatan yang penawarannya lebih dari 20 % adalah Lelang murni atau istilahnya adalah lelang fingh, namun sayang ULP sebagai pelaksana Lelang keluar dari fungsinya, sementara itu, hal yang sangat mengherankan bahwa Penawaran yang hanya turun 5-2% adalah lelang yang tidak begitu banyak Pendaftarnya apalagi  melakukan Penawaran, bahkan tidak sedikit terjadi.
Melakukan penawaran hanya 3 perusahaan dan ke 3 perusahaan tersebut adalah  satu grup, lelang seperti ini terkesan sudah ada Oknum Panitia yang mengatur bahkan ada rumor yang beredar bahwa Oknum Panitia dapat membuat Penawaran untuk Perusahaan yang sudah di titipkan untuk menjadi Pemenang bahkan tidak tau lagi terdengar bahwa ada paket-paket titipan Pejabat mulai dari anggota DPRD, Setda dan titipan Kepala Dinas.
Fenomena ini juga akhirnya di mamfaatkan oleh Oknum Wartawan maupun LSM yang berani mengaku-ngaku Dia memiliki paket yang di berikan oleh Pejabat tertentu. dimana Oknum LSM tersebut menjadi BIONG paket yang kerjasama dengan Oknum Panitia Lelang dan Oknum LSM tersebut berani Meminta Sejumlah Uang ke Pemborong dengan menjamin Dia akan Menang di Pelelangan karena dia sudah bekerjasama dengan Oknum Panitia Lelang.  Rumor ini dapat diterima akal sehat, se-iring posisi para Kepala Dinas di Setiap SKPD yang di Pimpinya adalah sebagai ketua Tim Penentu Anggaran Daerah dan tidak menutup kemungkinan mulai dari Perencanaan Anggaran hingga menjadi Harga Satuan Bupati telah direncanakan sedemikian rupa.
Rumor ini telah lama di dengar oleh pegiat fungsi Kontrol di kabupaten Bogor, bahkan hal ini sudah di pertontonkan di ULP kabupaten Bogor dengan memenangkan  penawaran 35% dari HPS dan disisi lain dengan spesifikasi yang sama memenangkan penawaran 3% dari HPS.
Hal ini membuat para Insan Pers dikabupaten Bogor semakin geram dengan Hasil Lelang selama ini terjadi sebab hasil lelang yang di menangkan oleh ULP hingga di atas 20% seperti ini sangat berimplikasi dengan realisasi pekerjaan penyedia barang Jasa di lapangan, sehingga dapat dipastikan harapan pemerintah kabupaten Bogor dengan hasil Pembangunan yang tepat guna, tepat waktu dan tepat Mutu tersebut hanya akan menjadi selogan.
Selanjutnya, Ketua PJI Demokrasi kabupaten Bogor, W.M Marpaung Juga mengatakan, bahwa Penawaran hanya 3-2 persen dari HPS juga layak di pertanyakan karena sangat Naif apabila Perusahaan yang telah ikut mendaftar tidak ikut membuat penawaran terkecuali ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Panitia lelang yang tidak dimiliki Badan usaha. Marpaung Juga menanggerai bahwa pemenang lelang dengan melakukan Penawaran hingga 3-2 persen dari HPS juga patut dicurigai proses lelangnya mulai dari Perencanaan anggaran sampai ke DIPA sampai DPA serta hingga HPS dan terakhir hingga ke Penawaran dan terakhir, Uangkapnya.
Sampai dikeluarkannya SKPBJ oleh SKPD terkait, sehingga hal ini harus di klarifikasi oleh media, Surat Klarifikasi tersebut telah di tindak lanjuti PJI Demokrasi dan Setda Kabupaten Bogor mendisposisikan Surat klarifikasi tersebut kepada Asekbang (30/11) dan langsung mendisposisikan surat tersebut kepada ULP dan meminta agar Surat Klarifikasi PJI Demokrasi segera di Jawab namun hingga berita ini di tayangkan pihak ULP belum bisa menjawab dengan alasan belum selesai di jawab dan sedang di rembugkan serta karena banyak para pihak yang harus menjawab karena berkaitan dengan Penentuan Harga Satuan Bupati , kata salah satu staf ULP tersebut dan miminta PJI Demokrasi menunggu dalam minggu ini. (hdr/PJID).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional