Menu

UPT Wilayah II DLH Kecamatan Cileungsi Diduga Selewengkan Retribusi Sampah 

  Dibaca : 444 kali
UPT Wilayah II DLH Kecamatan Cileungsi Diduga Selewengkan Retribusi Sampah 
Bogor, RakyatBicara.co.id – Penegakan hukum atas dugaan korupsi terhadap retribusi sampah di Kabupaten Bogor memang mendesak untuk dilakukan segera. Ini karena Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang membawahi beberapa Kecamatan di antaranya Cileungsi, Kelapa Nunggal, Jonggol, Cariu, diduga kuat melakukan penggelapan anggaran dana retribusi.
“Apalagi bukti-bukti kuat cukup mendukung untuk dilakukan penyelidikan. Padahal, dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bab 3 Pasal 7 untuk perumahan sederhana cuma Rp 4.000, menengah Rp7.500, yang mewah Rp10 ribu. Akan tetapi berdasarkan data dan temuan di lapangan kondisi tersebut bertolak belakang aturan yang berlaku,” ungkap Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti Jakarta kepada wartawan di Bogor, Selasa (22/1/2019).
Dia menjelaskan, ada dugaan kuat penggelapan retribusi ini telah berlangsung cukup lama dan hampir tidak ada investigasi dari instansi yang berwenang.
“Bahkan, hasil temuan LPPNRI menegaskan hal tersebut bukan sebulan atau dua bulan, melainkan sudah sekitar dari tahun 2012,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Trubus, LPPNRI menyatakan kalau se-kecamatan ada 14 desa dan tiap desa ada 10 RW dari Cileungsi, Jonggol, ada beberapa perumahan di wilayah tersebut maka bisa dikatakan adanya dugaan tindak pidana penggelapan.
Menurutnya, ini jelas mengindikasikan tindak pidana penggelapan telah meluas terjadi di beberapa wilayah desa. Maka apabila dibiarkan, kasus dugaan tindak pidana penggelapan akan merugikan masyarakat disamping mengurangi pendapatan sektor pajak dan restribusi Pemda Bogor.
“Untuk itu, pengusutan dan investigasi menyeluruh diperlukan untuk membuktikan kerugian yang ada dan oknum-oknum yang bermain untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan diproses menurut peraturan yang berlaku. Sanksi tegas perlu diterapkan agar kasus-kasus tindak pidana penggelapan restribusi di wilayah lain di Bogor dapat diberantas ke akar-akarnya,” pungkas Trubus. (Red,hrd)
Pewarta: Deva

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional