Menu

Memberikan Dorongan Bagi Elemen Masyarakat Untuk Mewujudkan Program Ekonomi Kreatif Pemerintah Seluruh Desa Di Indonesia

  Dibaca : 72 kali
Memberikan Dorongan Bagi Elemen Masyarakat Untuk Mewujudkan Program Ekonomi Kreatif Pemerintah Seluruh Desa Di Indonesia

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa. Program yang bergulir sejak 2015 ini telah mendorong pembangunan yang masif di desa.

Sebuah langkah yang patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Sejak Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia, difokuskan kepada padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa.

Membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam implementasi program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas.

Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut, Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Prinsip-prinsip good governance ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya.

Hal ini ditegaskan Dr. H.P Panggabean SH, MH (Ketua Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Masyarakat Adat Nusantara  (DPN) Kermahudatara, Usulan afirmatif di dasari ada 3 fenomena yang terjadi lingkungan masyarakat hukum adat nusantara. yaitu dengan dihapuskannya  peradilan adat sejak tahun 1951 kebijakan pemerintah pusat yang sangat menyesalkan penghapusan itu.

Dengan diberlakukannya UU darurat tahun 1951 maka dihapuskanlah peradilan adat: Pertama kehancuran ekosistem, kedua keterkikisan sesiologi dan Retaknya hubungan kekeluargaan anak rantau dengan kampung asal desanya. Ketiga, kemiskinan di desa. “Lokakarya ini Akan menyusun usulan afirmatif kepada Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Indonesia, Dan juga kepada Presiden.

Wujud mengusulkan amandemen mengusulkan adanya utusan dari golongan adat di MPR jangan hanya DPD,” katanya dalam acara Lokakarya Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Masyarakat Adat Nusantara “Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa Untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa” Selasa (30/7/2019).

Sementara sebagai panitia Panitia Dr. Airo Matanari menegaskan, Indonesia terkenal dengan multikulturasi yang mana menurut data tahun 2014, ada 5892 desa di Indonesia, terdiri dari bermacam suku dan adat. Sementara 22391 desa itu hanya di huni oleh 1 suku adat. “Dan ini bisa kita simpulkan bahwa dalam satu desa, sangat banyak dihuni berbagai macam suku adat  tentu tidak memungkiri bahwa UU No 6 tahun 2014 desa, sangat membutuhkan peranan desa adat.

Disinilah peran Kermahudatara ingin menghidupkan kembali ruhul kebudayaan , menghidupkan peran adat nusantara guna membangun sistem perbedayaan desa dalam membangun ekonomi kreatif desa.

Ini tugas kita semua melalui lokakarya untuk memberikan usulan afirmatif khususnya bagi pemerintahan kita, kiranya lokakarya ini dapat menjadi sasaran target kedepan di tahun 2020.

Airo berharap, dalam lokakarya ini kiranya dapat memberi kontribusi positif bagi  seluruh pemerintahan ekonomi desa guna menggunakan mahudat dalam mendukung ekonomi kreatif desa. Kiranya kerukunan adat kita kedepan semakin kita bina sehingga restorasi Indonesia tetap utuh dalam satu kebhinekaan tunggal ika NKRI, pintanya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan SH,MH yang berhalangan hadir diwakili oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum UKI Eli AM Pandiangan SH, MH menjelaskan, dengan lokakarya ini dapat memberi manfaat bagi pemerintah juga pemangku kepentingan termasuk kermahudatara dan UKI sendiri sebagai lembaga pendidikan bagi terselenggaranya Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa Untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa pemerintahan desa di seluruh  Indonesia.

Hal ini sejalan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 94 yang menyatakan,  desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaran pemerintahan desa yaitu pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Oleh karena itu kami sangat berharap agar kegiatan ini dapat memberikan dorongan bagi elemen masyarakat dari berbagai lapisan untuk mewujudkan program ekonomi  kreatif pemerintah seluruh desa Indonesia,” tuturnya. (Parulian).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional