Menu

AMPD Minta Bupati Halut Copot Kades Ngofakiaha

  Dibaca : 210 kali
AMPD Minta Bupati Halut Copot Kades Ngofakiaha

Halut, Rakyatbicara.co.id – Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut), Selasa (06/08/2019).

Mendatangi Polres dan Kantor Bupati Halut terkait transparansi pengelolaan keuangan Desa dan menanyakan perkembangan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Fahri Yamin untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2018.

Kordinator Aksi Isra Latif dalam orasinya mengatakan, aksi hari ini dilakukan karena  ada rasa ketidak adilan masyarakat yang dilakukan oleh Kades Ngofakiaha Fahri Yamin dalam pengelolaan Keuangan Desa sangat tertutup dan dalam penyaluran dana PPM yang dilakukan, Kades tidak melalui musyawara dan telah mengambil keputusan sepihak.

“Kades telah membagi-bagikan uang kepada sebagian masyarakat dengan jumlah yang bervariasi, ada yang mendapat per kepala keluarga Rp.1.5 juta, Rp.1.4 juta, dan ada yang Rp.1.2 juta, Ini tidak sesuai dengan Regulasi yang ada, dan merupakan suatu bentuk pelanggaran serta telah melanggar Undang-undang,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut AMPD meminta agar Bupati Halut segara mencabut SK kepala Desa Ngofakiaha Fahri Yamin, dan segera turunkan Fahri Yamin dari jabatan dan secepatnya melakukan Proses Hukum.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan E.J Papilaya saat menerima massa aksi mengatakan, bahwa Bupati Halut Frans Manery bersama pimpinan OPD sedang berada di luar daerah jadi apa yang menjadi keluhan, akan kami sampaikan saat Bupati sudah berada di Halut.

“Saya sudah mendengar semua yang penyampaian untuk itu mungkin ada tuntutan agar bisa diserahkan agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan,” katanya.

Setelah menyerahkan surat pernyataan BPD dan tanda tangan masyarakat Ngofakiaha kepada Asisten I, massa melanjutkan aksi didepan Polres Halut dengan tuntutan yang sama.

Isra saat menyampaikan orasi didepan Polres Halut memgatakan, selain transparansi pengelolaan keuangan desa, kami juga menanyakan terkait perkembagan kasus pemalsuan tanda tanga pencairan dana desa tahap III di tahun 2018 yang dilakukan Kades Ngofakiaha.

“Saya sampaikan bahwa kedatangan kami ke Polres hari ini merupakan bentuk rasa kekesalan dan kekecewaan terhadap Kades, dimana Dia telah melakukan penyalagunaan keuangan desa, dan telah mengambil keputusan sepihak tanpa melakukan musyawara bersama, serta telah melakukan pemalsuan tanda tangan,” pungkasnya.

Waka Polres Halut Kompol Rudi Saeful Hadi, S.ik., saat hearing dengan perwakilan AMPD Ngofakiaha, menyampaikan, terkait dengan Laporan Pemalsuan Tanda Tangan yang sudah di laporkan sudah di tangani, namun kami harus menunggu hasil dari Laboratorium Forensik di Makassar.

“Untuk membuktikan apakah itu pemalsuan tanda tangan harus butuh waktu, dan itu hanya bisa di buktikan oleh Ahli Forensik. Jadi kita harus bersabar, kemungkinan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu bila sudah ada hasil akan kami sampikan,” janji Wakapolres.

Selain itu, terkait persoalan Penyalaguanaan dana PPM, Wakapolres Halut mengatakan, Silahkan dilaporkan apabila ada bukti bisa langsung diserahkan, sehingga penyidik bisa mengambil kesimpulan apa penuhi unsur pidana atau tidak.

Setelah melakukan hearing AMPD langsung meyerahkan bukti kepada Waka Polres Halut Kompol Rudi Saeful Hadi, S.ik, soal kesepakatan antara Kades dengan masyarakat, maupun bukti Pelanggaran dalam bentuk Rekaman Vidio serta bukti keterangan saksi secara tertulis. (Willy).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional