Menu

Harga Kopra Anjlok, ATMR Acam Boikot Pilbub Halut 2020

  Dibaca : 39 kali
Harga Kopra Anjlok, ATMR Acam Boikot Pilbub Halut 2020

Halut, Rakyatbicara.co.id – Masyarakat petani Kopra yang mengatasnamakan Aliansi Tarik Mandat Rakyat (ATMR), Senin (05/08/2019), melakukan aksi unjuk rasa dan mosi tidak percaya terhadap janji-janji Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terkait anjloknya harga kopra yang sampai saat ini tidak pernah direalisasi.

Dalam aksi ini masyarakat melakukan penanaman 1000 pohon kelapa didepan kantor DPRD dan Pemda Halut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap janji dua institusi tersebut yang sampai saat ini belum ditepati.

Koordinator lapangan (Korlap) Ikbal Dabi Dabi dalam orasinya menyebutkan, masyarakat mempertanyakan sikap dan kinerja ketua beserta anggota DPRD Halut soal anjloknya harga kopra, karena dampak dari hal tersebut banyak petani kopra tidak bisa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ATMR juga mendesak DPRD Halut agar bisa menyampikan kepada setiap pegusaha untuk menaikan harga kopra, kalaupun tidak bisa maka ijin usahanya bisa langsung di cabut.

“Kami meminta DPRD agar memanggil Bupati Halut beserta jajarannya untuk bisa mempertanggung jawabkan janji-janji mereka untuk menaikan harga kopra yang sampai saat ini belum terealisasi. Massa juga rencananya akan buat laporan resmi ke Polda Malut terkait dengan dana bagi hasil antara PT. NHM dengan Pemda Halut,” katanya.

Lanjut Ikbal, Kami juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Halut ditangkap karena sudah bohongi masyarakat petani kopra, kami juga menagih janji Bupati Halut yang akan menaikan dan datangkan investor kopra.

“Aksi yang kami lakukan hari ini dengan penanaman 1000 buah pohon kelapa sebagai bentuk Mosi ketidak percayaan masyarakat pada pemkab halut terkait dengan permasalahan anjloknya Harga Kopra,” ucapnya.

Dalam aksi yang terdiri dari enam poin tuntutan ATMR antaralain, massa mendesak kepada Presiden Repablik Indonesia Joko Widodo untuk segerah mengambil kebijakan untuk menaikan harga kopra serta mengevaluasi Gabernur Propinsi Maluku utara Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halut Frans Manery, massa juga Mendesak Pemda Halut secepatnya menstabilkan harga kopra.

Massa juga mengatakan agar Bupati Halut segera turun dari jabatan jika tidak mampu menstabilkan harga kopra, Pemda juga harus menyediakan perusahan kopra, dalam waktu dekat agar segera mengaktifkan Pelabuhan laut Galela, jika tuntutan ini tidak di akomodir, maka massa aksi yang terdiri dari petani kopra Halut tidak akan turut berpartisipasi atau memboikot Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halut tahun 2020. (Willy).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional