Menu

Komisi II Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Sekda dan Direktur Politeknik Padamara

  Dibaca : 27 kali
Komisi II Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Sekda dan Direktur Politeknik Padamara
Halut, Rakyatbicara.co.id – DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) dan jajaran dosen melakukan tatap muka bersama yang dilaksanakan di kantor DPRD, yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Janlis Kitong dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekda, Direktur Politeknik Padamar dan para dosen.
Pertemuan tersebut merupakan langkah DPRD melihat persoalan yang tengah dihadapi Politeknik Padamara baik terkait dengan pembiayaan dalam membayar gaji para dosen maupun proses mendorong penegrian Politeknik Padamara.
Direkrur Padamara Selvianus Simange mengatakan kehadiran Padamara sendiri untuk membentuk dan membangun SDM di Halmahera Utara dan secara umum di Maluku Utara. Sementara itu, ada goncangan yang dihadapi yang tentunya perlu diperhatikan Pemda dengan hak-hak terutama bagaimana Politeknik Padamara dapat didorong untuk di Negrikan.
“Saat ini tinggal selangkah lagi yakni dilakukan visitasi. Dalam penegrian ini juga telah dilakukan berbagai upaya baik bertemu Menko Kema hiritiman dan Dirjen Kemenristek dan Dikti,” jelasnya, dalam rapat dengar pendapat diruang bangsaha, Selasa (27/8/2019).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong mengatakan, lembaga DPRD punya kepentingan sehingga harus ada solusi dan bersikap pengalokasian dana untuk penegrian. “Tahun 2017 pernah ditetapkan anggaran untuk penegrian. Hari ini sangat tepat karena akan dilakukan pembahasan anggaran bersama Banggar dan TAPD dengan referensi anggaran yang nantinya akan disepakati bersama,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD, Sahril Hi. Rauf mengatakan apa yang telah disampaikan baik anggota DPRD, Sekda dan Padamar yakni untuk mencari solusi terkait agar Padamara tetap terus eksis.
Menurutnya, yang menjadi masukan dalam pertemuan tersebut yakni perlu ada kajian hukum perda ini. Selain itu, perlu adanya telaah terhadap prinsip yang mengikat ketika ada kebijakan dan hak tidak bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan serta bagaimana dalam mendorong sehingga Padamara dapat dilakukan Penegrian.
Sedangkan Sekda Halut, Fredy Tjandua mengatakan, terkait dengan apa yang terjadi Pemda sudah meminta Padamara untuk mengajukam visitasi seperti apa dalam proses penegrian. Pemda sendiri juga telah mempersiapkan dengan menganggarkan 300 juta untuk proses ini. “Dalam pertemuan ini, jita pada pilihan tersulit jika menyelamatkan penegrian maka harus dilakukan visitasi. Soal jika masih ada yang lainnya ruangnya dengan DPRD dan Pemda untuk dibahas,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah dosen juga menyuarakan untuk pembayaran gaji mereka yang tertunda kurang lebih 11 bulan. Hal yang sama juga disampaikan sejumlah anggota DPRD bahwa perlu adanya perhatian terkait dengan gaji para dosen. Sementara menyangkut persoalan tersebut akan dibicarakan kembali menyangkut dengan persoalan Padamara. (Willy).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional