Menu

JOHN N PALINGGI” Memberikan Kepercayaan Kepada KPK Bagian Dari Pada Menyelamatkan Negara Dan Bangsa

  Dibaca : 25 kali
JOHN N PALINGGI” Memberikan Kepercayaan Kepada KPK Bagian Dari Pada Menyelamatkan Negara Dan Bangsa
Foto : JOHN N PALINGGI, Rakyatbicara.co.id.

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Pro kontra Revisi UU KPK mulai mendapat berpandangan dari berbagai kalangan. Dimana DPR telah menyetuji revsi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang UU KPK. Dimana ada enam poin utama yang menjadi bahan dalam revisi UU KPK, diantaranya, pembentukan dewan pengawas, penyadapan, penambahan kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan status pegawai KPK.

Dan satu hal lagi, dimana kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistiem peradilan pidana terpadu di Indonesia pun menjadi pro kontra.

Hal ini ditanggapi John Nathan Palinggi Praktisi usaha, Pengamat Politik dan Sosial Kemasyarakatan serta Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Sekretaris Jenderal Badan Interaksi Sosial Masyarakat BISMA Wadah Kerukunan Umat Beragama juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) menguraikan, bahwa Rencana Revisi UU KPK menurut pandangannya, itu mesti di perdebatkan dulu, seminarkan dan minta pandangan masayarakat. Sebab, teman-teman di DPR itu mewakili rakyat.

Jangan sampai rakyat sudah senang melihat kinerja KPK yang aktif melakukan tugasnya, dalam rangka untuk mengurangi, bahkan bila perlu menghilangkan korupsi di Indonesia. Kerja-kerja yang berat seperti ini kata John, patut di apresiasi. Bahwa ada rencana merevisi UU KPK tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, mungkin saja bisa direvisi akan tetapi itu harus diwacanakan diseminarkan supaya lebih kelihatan, kan yang lebih merasakan rakyat. Dapat di bayangkan, kata John.

Kalau misalnya pengadaan barang saja kalau misalnya 600 triliun dan 200 triliun itu hilang, itu luar biasa kerugian negara. “Dan saya rasa rakyat menderita selama ini kan tidak sampainya program-program pembangunan karena kekurangan dana. Kekurangan dana itu dicuri dan di korupsi oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas yang baik. Kelihatan orang terpandang, orang terhormat tetapi dia melakukan menyengsarakan rakyat melalui korupsi.

Kenapa rakyat sengsara, karena semua program-program yang dapat menjangkau rakyat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal itu. Kekurangan dana sehingga kita meminjam terus. Sebetulnya kalau intensifitas atau efektifitas dari pemberantasan korupsi lebih tingkatkan lagi saya kira mungkin sampai mendekati 500 triliun uang negara bisa di hemat. Jadi tidak perlu pinjam sana pinjam sini,” urainya panjang lebar saat ditemui diruang kerjamnya kepada Rakyatbicara, Senin (09/09/2019).

Menurut John, bicara masalah Revisi UU KPK dimungkinkan saja tetapi harus diwacanakan, kemudian apakah memang perlu sekarang. Kenapa justru intrumen penangkapan melalui penyadapan itu kok dimasalahkan. Mestinya kata John, ditingkatkan kenapa musti juga KPK yang dipilih sedemikian rupa harus di beri pengawasan yang tidak dipilih.

“Berikan kewenangan secara penuh kepada Pimpinan KPK dan pegawainya untuk melakukan tugasnya. Memberikan kepercayaan KPK itu adalah bagian dari pada menyelamatkan Negara dan Bangsa. Jangan rebut-rebut soal Revisi UU KPK biarkan jalan terus, kalau dia salah bisa di adili. DPR pun bisa memanggil KPK”, pungkasnya.

Menurut pandangan John Palinggi, bahwa sanya UU KPK tidak bisa di intervensi. Jadi siapa saja yang melakukan intervewnsi baik langsung maupun tidak langsung sebetulnya itu melanggar UU dan dapat dipidana. Untuk itu, berikanlah kewenangan untuk KPK untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya jangan selalu di intervensi terus menerus. Jadi banyak yang berpendapat mengenai revisi ini seperti mau memandulkan KPK ini.

Katanya, Bangsa ini harus diselamatkan melalui KPK dan Presiden sudah mengeluarkan intruksi Presiden mengenai percepatan pemberantasan korupsi. Sudah keluar surat Presiden, Keputusan Presiden, intruksi presiden sudah keluar semua itu.

Jadi saya kira langkah-langkah pimpinan KPK sekarang berjalan patut diberi apresiasi dalam kinerjanya memberantas korupsi. Saya memberikan penghargaan dan salut kepada pimpinan KPK meselaraskan diri dengan intruksi Presiden, karena Presiden sangat kawatir dengan pencurian sebanyak itu. Salah satu keberhasilan pembangunan kalau kita bisa memberantas korupsi sampai tuntas. Karena kita tidak bisa berantas korupsi jangan banyak bicara.

Jangan banyak bicara ditevisi atau jual omongan saja, percuma. Harus betul-betul memikirkan Bangsa ini bersama-sama, kita saja yang tidak beri kepercayaan kepada rakyat bisa memikirkan Bangsa ini, masa yang di percayakan rakyat duduk di DPR tidak berusaha memikirkan bagaimana yang terbaik untuk kemajuan Bangsa ini bersama- sama, pungkasnya.

Diman ada enam poin utama yang menjadi bahan dalam revisi UU KPK, diantaranya, pembentukan dewan pengawas, penyadapan, penambahan kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan status pegawai KPK. Menurut pandangan John Palinggi, tidak ada dewan pengwas, dari mana ambilnya. Harus ada landasannya. Siapa dia dan bagaimana memunculkannya nggak jelas, sementara pimpinan KPK dipilih melalui proses panitia seleksi dengan sangat ketat.

Bisa saja DPR inisiatif membuat UU tapi itu juga harus diajukan ke Prsiden kalau Presiden nggak setuju, ia nggak jalan. Dan ini tinggal sebulan masa berlaku DPR sudah- lah serahkan kepada anggota DPR yang baru. “Biar terkesan program Presiden mau dimandulkan program-program beliau 5 tahun kedepan. Ada apa sebenarnya.

Harus mensport penuh segala program Pesiden 5 tahun kedepan untuk pembangunan Bangsa ini agar lebih maju terus kedepan. Dan ini akan terliat siapa yang betul-betul memikirkan negara ini untuk maju. Sebenarnya apa sih yang di ributkan adanya KPK prestasinya sudah bagus, langkah-langkah sudah bagus, menurut saya KPK sudah mantap kinerjanya, berharap pimpinan KPK baru nanti lebih bagus lagi kedepan memberantas korupsi. Sebetulnya kerja di KPK itu menggadaikan nyawa. Demi membela dan kelanjutan Bangsa dan Negara,”tegasnya.

Untuk itu John Palinggi meminta agar berikan kesempatan Jokowi dalam melakukan kerjanya kedepan. Jangan buat gaduh Bangsa ini, karena semakin membuat gaduh Bangsa semakin melarat Bangsa ini, karena tidak adanya investasi yang mau masuk ke Indonesia. “jadi jangan membuat para investor takut untuk berinvesatsi masuk ke Indonesia, sekarang saja sudah ada ketakutan ada yang lari ke Malaysia, Vietnam, Singapur dan lainnya,” katanya.

Diakhir perbincangan John Palinggi sangat berharap, supaya masalah Revisi UU KPK ini agar ditangguhkan saja. Karena ditangguhkan sampai dengan periode anggota DPR yang baru. Sebab, kalau gaduh seperti ini menambah beban pemikiran rakyat. Dan tidak tidak mungkin rakyat akan ngamuk di lapangan.

Jadi orang-orang dipilih legislatif dan eksekutif sebenarnya bertugas untuk menentramkan hati rakyat untuk mencari makan. Jadi jangan memancing kegaduhan. Sepintar -pintarnya orang yang dipercaya negara sebaiknya menggunakan hati supaya melihat kesulitan rakyat pada saat ini seperti apa. Dan berikan kesempatan kepada Jokowi agar bekerja tenang dan melakukan tugasnya sebagai Presiden dan kepala pemerintahan. Terlalu berat beban yang dipikul, sebaiknya semua pihak yang dibawahnya untuk meringankan kerja beliau, tutupnya. (Parulian).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional