Menu

KPK Diberi Kewenangan Melakukan Seleksi Dan Mengusulkan Hakim Ad Hoc Tipikor Kepada Presiden

  Dibaca : 48 kali
KPK Diberi Kewenangan Melakukan Seleksi Dan Mengusulkan Hakim Ad Hoc Tipikor Kepada Presiden
Foto : Prof. Dr. Marten Napang S.H, M.H, M.Si, (Rakyatbicara.co.id).

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Bila ada muncul wacana Revisi UU KPK, pasti akan ramai dibicarakan semua orang. acapkali persaoalan ini menjadi komuditas para kalangan elite politik maupun praktisi. Karena banyak kalangan yang mengatakan, Revisi UU KPK melemahkan KPK. Maka bermunculanlah reaksi dari kalangan praktisi maupun masyarakat bahwa sanya KPK harus tetap kuat dalam memberantas korupsi di negara ini, karena biar bagaimana pun prilaku koruptif di negeri ini sudah pada titik patologi sosial kronis yang sudah membahayakan keuangan negara.

Kalaupun ada revisi cenderung ada penambahan bahwa KPK diberi kewenangan melakukan sleksi dan mengusulkan Hakim Ad Hoc Tipikor kepada Presiden dan, Presiden yang memutuskan. Mungkin 2 kali jumlah Hakim Tipikor diusulkan, kemudian Majelis Hakimnya tipikor pada semua tingkat peradilan sebanyak 5 orang. yang mana terdiri dari 3 Hakim Ad Hoc, 2 Hakim Karir.

Dengan demikian, maka terjadi persamaan visi dan misi dan lembaga peradilan. “Saya pikir UU tetap, kalaupun ada revisi saya lebih cendrung ada penambahan bahwa KPK diberi kewenangan melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Ad Hoc Tipikor kepada Presiden, dan Presiden yang memutuskan Mungkin 2 kali jumlah hakim Tipikor di usulkan.

Kemudian Majelis Hakimnya tipikor pada semua tingkat peradilan sebanyak 5 orang. yang terdiuri dari 3 Hakim Ad Hoc, 2 Hakim Karir. Dengan demikian maka, terjadi persaman visi dan misi KPK dan lembaga peradilan, demikian diutarakan. pengamat yang juga praktisi hukum Prof. Dr. Marten Napang S.H, M.H, M.Si kepada Rakyatbicara.co.id, Jumat (13/9/2019).

Menurut pandangan Marten, apa pun hasil Revisi UU KPK nanti tidak berlaku surut untuk SP3 kasus-kasus korupsi yang ada sebelumnya. Kata Dia, OTT diperlukan sebagai cara mendapatkan barang bukti dari kejahatan korupsi –suap yang sudah terjadi. Korupsi-suap telah terjadi sejak adanya deal diantara pemberi dan penerima, walaupun barang bukti belum direalisasi. Saat realisasi deal itulah diperlukan OTT untuk mendapatkan barang bukti mengungkap kasus korupsi-suap tersebut, OTT dan barang bukti kunci Inggris ungkap tabir kejahatan korupsi-suap.

Menurut pandangan Marten, bahwa materi Revisi UU KPK khususnya terkait status kelembagaan dan pegawai serta wewenang OTT dan SP3, kontra produktif penegakan hukum tipikor. “Jadi OTT bukan dalam rangka pencegahan akan tetapi penindakan,” pungkasnya.

Dijelaskan Marten, bahwa UU tindak pidana korupsi dan UU KPK dibuat karena korupsi tidak merupakan tindak pidana yang luar biasa. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Dengan demikian KPK sebagai lembaga yang dibentuk melaksanakan tindak pidana korupsi itu diberi sifat-sifat yang luar biasa, Terhadap keberadaannya.

“Nah apa yang luar biasa dari KPK itu. Pertama, dia adalah lembaga negara yang bersifat independen bebas dari pengaruh mana pun. Dia adalah lembaga super body. Memiliki kekuasaan dan kewenangan melakukan koordinasi super visi dan pengambil alihan penangan perkara tindak pidana korupsi dari lembaga lainnya yang berwenang.

Melakukan tindak pidana korupsi yaitu Jaksa dan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kekuasaanya luar biasa pula. Yaitu mempunyai kewenangan menyadap dan merekam suara serta beban pembuktian yang lebih mudah di penuhi. Yaitu dengan cara cukup memenuhi alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup dimaksud disini adalah alat bukti yang cukup dianggap telah ada apa bila telah ditemukan dua alat bukti berupa informasi atau data yang diucapkan atau dikirim, disimpan, baik secara biasa maupun secara elektrik atau optic, paparnya.

Dikatakan Marten Napang kembali, bahwa problematika Yuridis Konstitusional UUD 1945 menganut Azas Hukum Non Retroaktif, sehingga UU KPK hasil Revisi tidak dapat berlaku surut melakukan SP3 kasus-kasus korupsi sebelumnya. Filosofi tanpa wewenang SP3 untuk korupsi diantaranya, pertama, Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang harus diberantas dengan upaya yang luar biasa.

Kedua, penegakan hukum tipikor menitikberatkan pada kepastian hukum terhadap penyelamatan, pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara, bukan pada kepastian hukum terhadap keberadaan tersangka, tuturnya.

Sekali lagi Marten Napang mempertegas bahwa, Revisi UU KPK itu boleh-boleh saja, atau sah-sah saja, namun demikian, seharusnya lebih dikondisikan dengan lembaga KPK itu sendiri. Sebagaimana tradisi pembuatan Revisi UU lembaga terkait dalam UU itu sendiri, diajak berembuk dalam rangka penyempurnaan UU terkait. “Revisi UU KPK itu inisiatif dari DPR, tapi dalam mengambil keputusannya, harus persetujuan Presiden.

Selama ini, Revisi UU lebih banyak dari pemerintah. Kali ini inisiatif dari DPR untuk kemudian meminta tanggapan dan persetujuan Presiden. Kepala Eksekutif, jelas pengamat hukum ini.

Marten Napang berharap, Pimpinan KPK yang terpilih nantinya akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan UU yang berlaku. Sekiranya Revisi UU KPK yang disetujui tugas pimpinan KPK dari masa kemasa itu tetap berat, sesuai tantangan.

Perkembangan pemberantasan korupsi itu sendiri. Dari judul tindak pidana pemberantasan korupsi itu mengatakan, supaya aktif pimpinan KPK untuk melakukan penindakan termasuk pencegahan yang lebih efektif, dan tegas. Istilah pemberantasan bukan pencegahan, Sekiranya lebih menekankan dalam pencegahan, maka istilah pemberantasan bisa dibuat rumusan baru atau istilah diganti.

Pencegahan tindak pidana Korupsi, Untuk pembrantasannya di rumuskan kembali. Sehingga ada persamaan persepsi dikalangan masyarakat. Istilah pemberantasan itu seperti apa yang dimaksudkan oleh pembuat UU, katanya menutup perbincangannya. (Parulian).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional