Menu

Ridwan Daali, SE Ketua Umum AlpeksiBerharap Kemendagri Dapat Merevisi Permendagri 133 dan 14

  Dibaca : 62 kali
Ridwan Daali, SE Ketua Umum AlpeksiBerharap Kemendagri Dapat Merevisi Permendagri 133 dan 14

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (Alpeksi) adalah lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang kajian bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan non formal serta pengembangan jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia yang berada di seluruh Indonesia.

Alpeksi memiliki jaringan organisasi di seluruh Indonesia mulai DPP, DPD, DPC dan DPK, dan memiliki badan atau lembaga khusus dimana diharapkan dapat berperan aktif dan melakukan sinergitas dengan program program kebijakan pemerintah pusatn dan pemerintah daerah dalam pengelolaan peningkatan SDM.

Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (Alpeksi) ini adalah Asosiasi Lembaga peningkatan kapasitas SDM seluruh Indonesia. Yang mana Alpeksi disini sudah terbentuk di 34 provinsi. Dan berdiri sejak 2015. Kehadiran Alpeksi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas para lembaga dari tahun 1980 hingga 1990 hingga sekarang.

“Kenapa ada asosiasi ini, kegiatan yang berhubungan dengan peningakatan kapasitas yaitu para lembaga lembaga dari tahun 1980-1990. Jadi saya melihat bahwa, lembaga yang melakukan kegiatan ini, perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dan menghasilkan output yang bermafaat bagi daerah baik itu kegiatan DPRD.SKPD maupun tingkat aparatur desa dilakukan suatu pengawasan, perlu adanya kegiatan bermanfaat buat teman-teman di daerah khususnya para pimpinan DPRD, maupun tingkat paling aparatur desa.

Demkian ditegaskan Ridwan Daali, SE sebagai Ketua Umum AlPEKSI saat bincang-bincang dengan RakyatBicara di kantornya Ruko Rich Palace Jalan Meruya Iler Jakarta Barat, Jumat (13/9/2019).

Hingga saat ini dijelaskan Ridwan, Alpeksi ini konsen melakukan kegiatan kerjasama dengan pemerintah pusat khususnya narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK dan instansi terkait lainnya yaitu berupa sosialisasi peraturan pemerintah. Kata Ridwan, sosialisasi itu perlu karena diketahui bersama bahwa pemerintah tidak mampu melakukan hal itu tanpa adanya bantuan dari lembaga- lembaga yang berhimpun di asosiasi.

“Kenapa ada asosiasi, supaya terarah kegiatan itu betul-betul sesuai dengan visi misi kita. Jadi bagaimana meningkatan eksistensi para lembaga penyelenggara lembaga non pemerintah yang mana bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan cita-cita para pendiri Bangsa, jadi banyak hal-hal teman-teman di daerah yang regulsasi kadang perlu diberikan pemahaman lebih jelas tentang maksud aturan-aturan dari pemerintah sehingga kami ada disini, menjembatani antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaimana kita bersinergi supaya regulasi yang di lakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan beberapa aturan pada saat terjadi implementasi di daerah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat,” urainya.

Sampai saat ini Alpeksi kata Ridwan, sudah melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, seminar kepada aparatnya baik itu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Se-Indonesia dan kepala desa, dinas-dinas maupun setekcholder yang ada di daerah, Juga sampai ketingkat aparur tingkat desa.

“Karena kita ketahui kalau aparatur tingkat desa perlu dibekali pembekalan untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan dikucurkannya dana desa supaya tidak terjadi implikasi hukum, itulah gunanya kami memberikan suatu pengetahuan pendalaman yang berkaitan dengan regulasi. Sampai saat ini tetap konsen melakukan hal itu,” terangnya.

Dijelaskan Ridwan bahwa untuk anggaran desa yang sudah di kucurkan pemerintah, Alpeksi berperan untuk membantu pemerintah melakukan suatu peningkatan SDM bagi aparatur itu sendiri supaya anggaran seperti itu tidak disalahgunakan.

Memang anggaran desa itu diperuntukan membangun desanya juga untuk kesejahteraan desanya. “Jadi kita tau kalau kepala desa umumnya latar belakang berbeda-beda, tentunya dibekali suatu pengalaman berkaitan dengan penggunaan anggaran, dan dalam hal pembangunan di desanya tentunya semua itu harus dibekali melalui pendidikan dan pelatihan atau peningatan kapasitas SDM agar dapat memahami tupoksinya sebagai kepala desa bagaimana menyusun anggaran ada yang perlu untuk membangun desanya itu perlu peningkatan SDM dengan dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi anggaran itu pun dapat diterima masyarakat desa dengan baik dan rakyat pun bisa merasakan bersama,” katanya.

Disisi lain sebagai Ketua Umum Alpeksi Ridwan Daali, SE sangat berharap agar pemerintah dalam hal ini, Kemendagri untuk dapat merevisi Permendagri 133 dan 14. Yang mana dalam Permen tersebut yang berhubungan orentasi dan p3ndalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi,kabupaten kota seluruh Indonesia.

Ditegaskan Ridwan kenapa Alpeksi meminta revisi karena selama ini Alpeksi tidak diakomudir, yang diakomudir hanya perguruan tinggi, asosiasi DPRD, asosiasi Sekwan, dan partai politik. Sementara kami pelaku kegiatan itu yang mana seluruh yang diakomudir oleh Permenmendagri itu hanya atas nama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga juga.

“Makanya kami meminta untuk merevisi itu dan dikembalikan marwah lembaga itu sendiri sebagai lembaga non pemerintah yang sudah melakukan kegiatan sampai hari ini yang memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk dibukakan ruang kembali yang merevisi Permenmendagri dan dimasukkan lembaga-lembaga yang berhimpun di asosiasi atau asosiasinya sendiri sama dengan asosiasi DPRD, kabupaten, sekwan, dan yang lainnya. Supaya kami juga Bisa lebih giat untuk memberlakukan suatu kegiatan itu dengan mendukung pemerintah disini. Mempercepat program programnya,” pinta Ridwan.

Diakhir perbincangannya Ridwan menyikapi Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode 2 dimana Jokowi menitik beratkan masalah infrastruktur dan juga memfokuskan pembangunan SDM. “Dan kami selaku asosiasi memang bergerak dibidang kapasitas SDM sangat menyambut baik dan mendukung apa yang dicanangkan Jokowi untuk melakukan bersinergi mempercepat dan bagaimana pencapaian nantinya dalam hal SDM.

Kedepannya kata Ridwan berharap, bahwa pembangunan SDM adalah salah satu yang utama sebagai ujung tombak dalam hal bagaimana membangun negara ini sampai tingkat bawah. SDM pun menjadi unggul dan maju. Alpeksi pun berupaya untuk melihat bilamana ada regulasi-regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah berhubungan dengan peningkatan SDM dan pengembangan SDM tentunya kami berharap, kami dilibatkan serta untuk dapat memberikan suatu masukan agar regulasi itu tidak asal mengeluarkan regulasi mungkin itu bermanfaat tentunya pemangku kebijakan di daerah,” tutupnya. (Parulian).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional