Menu

Kalau Mau Produk Asli Bangsa Indonesia, Maka KUHP Dibuat Berdasarkan Hukum Adat Di Indonesia

  Dibaca : 17 kali
Kalau Mau Produk Asli Bangsa Indonesia, Maka KUHP Dibuat Berdasarkan Hukum Adat Di Indonesia

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Pro kontra atas Rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (RUU KUHP) banyak menimbulkan persoalan.

Rakyat tidak dapat menerima sejumlah pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mana dianggap bermasalah, dari memberangus kemerdekaan berpendapat hingga terlampau jauh mengurusi hal privat.

Memang pro dan kontra sudah lazim timbul di hampir setiap penyusunan peraturan perundangan. Perlu disadari pula, bahwa sebuah aturan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Wajar-wajar saja ada pihak yang merasa keberatan, pembuatan undang-undang. lantas bisa menggunakan jurus uji materi untuk menangkis keberatan anggota masyarakat. Akan tetapi, bila rancangan undang-undang sampai memancing penolakan keras dan massif dari publik berarti ada yang salah dalam proses pembentukannya.

Hal ini pun mendapat pandangan tersendiri dari Prof. Dr. Marten Napang S.H, M,H Pengamat Hukum, menurutnya, hasil revisi dari KUHP yang lama katanya berarti RUU KUHP ini bukan produk asli Bangsa Indonesia. “Kalau mau produk asli Bangsa Indonesia, maka KUHP ini dibuat berdasarkan hukum adat di Indonesia.

Prof. Dr. Marten Napang S.H, M,H (Pengamat Hukum), Rakyatbicara.co.id.

Kedua, yang bisa mengambil sebagai referensi KUHP yang lama dan KUHP negara-negara tetangga. Atau negara Asia. Yang punya rumpun hukum yang sama,” ujarnya kepada Rakyatbicara.co.id Jumat (2/10/2019).

Marten berpandangan bahwa hukum adat Indonesia mengatur semua, apa yang ada di KUHP pidana itu juga ada diatur tersebar di hukum adat Se-nusantara. “Kita mau sperti apa? Kalau KUHP pidana sekarang merupakan revisi dari KUHP yang lama, maka kita jangan mengklaim bahwa KUHP yang baru nanti, adalah produk asli Indonesia.

Karena prinsip-prinsip bermasyarakat, dan budaya Indonesia, berbeda dengan latar belakang masyarakat dan bangsa KUHP itu berasal. Satu sifatnya induvidualistis, yang satu sifatnya kekeluargaan. Meskipun kedua-duanya, punya kesamaan berlandaskan hak hak demokrasi dan prinsip hukum yang bersifat universal,” tuturnya.

Marten Napang meminta, sebaiknya KUHP yang baru itu lebih banyak berlandaskan pada hukum pidana adat yang tersebar di berbagai nusantara. Jadi, prinsip umumnya saja. “Sehingga benar-benar yang kita tonjolkan adalah kiprah dan martabat bangsa Indonesia. sehingga hukum pidana kita (maupun bidang lainnya) perdata dan lainnya, katanya.

Marten berharap tentunya terdapat penyesuain-penyesuaian dengan keadaan baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum yang berdaulat. Dala negara demokrasi sebagaimana negara demokrasi Indonesia, sosialisasi yang luas kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah maupun pembuatan peraturan perundang undangan sangat penting, imbuhnya.

Sehingga penundaan pengesahan beberapa rancangan KUHP dan beberapa undang-undang lainnya langkah paling tepat untuk memberi kesempatan melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat. Terutama pada mass media dan media lainnya yang membuka akses bagi siapa saja, pintanya. ( Lian Tambun).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional