Menu

Kedaulatan Papua sudah selesai, Tidak Dipisahkan Bagian Dari NKRI

  Dibaca : 15 kali
Kedaulatan Papua sudah selesai, Tidak Dipisahkan Bagian Dari NKRI
Prof. DR. dr. James Tangkudung, Sportmed, M.Pd, (Rakyatbicara.co.id).

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak RKUHP dan pelemahan KPK di depan Gedung DPR, beberapa waktu lalu. Mahasiswa memiliki satu suara terkait poin yang dituntut kepada Presiden Jokowi, poin-poin ini antara lain terkait penolakan revisi UU KPK yang kini sudah disahkan hingga pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP.

Karena ada beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi berbagai kalangan masyarakat seperti buruh dan pers. Karena itulah, para mahasiswa meminta pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal yang bermasalah tersebut dari RKUHP.

Banyak kalangan pengamat politik mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK hanya karena desakan sejumlah pihak. dan apabila hal itu terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi negara ini. ditambah lagi, adanya usulan dan desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu terhadap revisi UU KPK sangat salah kaprah.

Karena perppu menurut konstitusi murni kewenangan legislasi yang dimiliki Presiden tanpa melibatkan DPR dan pihak manapun. akan tetapi tidak serta-merta Presiden bisa mengeluarkan Perppu secara serampangan.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum Forum Komunikasi Kita Pancasil Pro. DR.dr. James Tangkudung, Sportmed, M.Pd. dia berpandangan sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Kita Pancasila tentunya sudah mengevaluasi melihat kejadian -kejadian selama ini yang sedang terjadi.

Bahwa sanya masyarakat mendengar adanya UU Revisi KPK dan penolakan RKUHP tersebut, juga dengan latar belakang akan dilantiknya Presiden Joko Widodo, tentunya itu menjadi bahan untuk di kritisi. “Kritik itu biasa saja, tetapi menurut saya, apakah itu Revisi UU KPK dan penolakan RKUHP itu sudah ditetapkan DPR untuk ditunda. Kita harus menghargai apa yang mereka buat.

Kan wakil- wakil rakyat juga yang ingin seperti itu. Tentunya, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sudah menganalisis dan terakhir ada di presiden. Presiden kan orang baik, dan orang yang menginkan yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak mungkinlah beliau itu ingin mengungkung apa yang dituduhkan kepada beliau. Dan itu bisa kita lihat selama pemilihan beliau di caci maki, sekarang adanya banyak kalangan yang tidak setuju itu sah- sah saja.

Saya sebagai warga negara sebagai ketua organisasi yang juga sudah membaca itu, apa yang di permasalahkan. Itu untuk kebaikan negara ini. Dan harus di jalankan karena sudah melalui forum melalui proses yang panjang. Jadi, bukan saya setuju dalam hal ini, akan tetapi mari kita baca sama-sama dan serahkan kepada Presiden. Dan beliau akan mempertimbangkan semua itu. Demi kemasalatan Bangsa Indonesia,” tegasnya saat ditemui RakyatBicara Minggu (6/10/2019).

James, berharap, agar para mahasiswa membaca dulu dan dilihat mana yang patut untuk tidak di perbolehkan. Presiden pun membacanya sudah benar mana yang perlu di perbaiki. Jadi serahkan kepada Presiden yang sudah terpilih, sebagai Presiden secara sah demokratis dan kita jangan terpancing dengan cara-cara untuk mengganggu kelancaran pelantikan Presiden, ujarnya.

Untuk itulah James sangat berharap agar Presiden Joko Widodo dalam menempatkan menteri-menterinya pun nanti yang profesional dan mempunya integritas tinggi untuk membangun bangsa ini kedepan, menjadi bangsa yang bermartabat dan di perhitungkan di negara-negara lain yang mana semua program kerjanya berjalan dengan baik. baik dari segi infrastruktur, ekonomi dan lainnya. sehingga para investor pun mau masuk ke Indonesia untuk bekerjasama membangun dan mengangkat harkat dan martabat Bangsa ini bersama-sama.

“Untuk itu dalam memilih pembantu-pembantu Presiden dalam menjankan roda pemerintahan 5 tahun kedepan nanti, saya tentunya banggga apa yang dikatakan presiden bahwa sanya beliau mencari 55 persen dari profesional diluar calon- calonditambah dari partai pendukungnya. Saya rasa itu bijak.

Tentunya diseluruh Indonesia ini, putra-putri terbaik banyak di Indonesia ini. Ada tamatan luar negeri kita bisa melakakukan pengecekan atas kualitas SDM Indonesia. intinya, Presiden akan melihat dan memilih orang-orang mampu dan mempunyai integritas kemampuan di bidamngnya masing-masing yang dipilih Presiden nantinya.

Kalau pun saya di gadang-gadang untuk masuk dalam jajaran menteri nantinya yang diusulkan banyak teman-teman, saya siap sebagai warga negara yang baik, saya selalu mempunyai prinsip dari dulu saya orang aktifis,” pungkasnya.

Masalah Papua bergejolaknya persoalan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, James Tangkudung pun angkat bicara dalam ini. Prof James Tangkudung melihat bahwa, ricuh di Papua sebetulnya sangat mudah diselesaikan apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Papua betul-betul melaksanakan Peraturan daerah Otonomi Khusus (Perdasus) yang dibuat sejak tahun 2001 yang terus diperbaiki pada tahun 2006.

Dia berpandangan setidaknya Perdasus itu dijalankan dengan konsekwen sesuai dengan pasal-pasal yang langsung harus di inplentasikan diantaranya terutama supaya rakyat Papua senang dijadikan sama seperti di Daerah Istimewa Aceh yang telah menjalankannya Perdasus dengan baik.

Menurut James, sebagian kecil masyarakat Papua yang belum terakomodir dan ingin referendum, Pemerintah harus memberi kesempatan untuk membuka peluang pendirian partai lokal dan itu ada di Perdasus-nya.

Kata James bahwa masalah Perdasus sudah sering dia utarakan dalam berbagai diskusi bahwa, persoalan Perdasus di Papua karena dirinya mengangap mungkin perdasusnya waktu itu masih belum jelas.

Untuk itulah James meminta dengan sangat mendorong kepada pemerintah pusat maupun pemeritah daerah di Papua Perdasus tersebut agar di berdayakan dan diterapkan dengan sebaik-baik untuk kepentingan rakyat di Papua.

“Sehingga nantinya wakil-wakil rakyat di Papua itu benar-benar menyuarakan rakyat Papua dan tentunya saya selaku Ketua Forum Komunikasi Kita Pancasila sangat mendukung 1000 persen Otsus di Papua harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.

Disisi lain James sangat menentang adanya gagasan agar papua merdeka. baginya kedaulatan Papua sudah selesai, tidak dipisahkan bagian dari NKRI sebagaimana seperti yang dicita-cita dan diinginkan founding fathers.

“Mereka para pendiri bangsa Indonesia berharap agar rakyat Indonesia sejahtera adil dan makmur bersama-sama memasuki tahun 2045, sehingga anak cucu kita nanti dapat menikmatinya sampai pada abad keemasan 100 tahun bangsa Indonesia. Begitu pun kasus Papua itu sudah final, Papua itu sudah nkri.

Tetapi tentunya banyak permasalahan. Dan saya mengatakan saya siap membantu rakyat papua. Apa program saya, kalau saya ke Papua itu saya mengatakan tolong perdasus, itu di implementasikan dengan benar. Kenapa Aceh di kasih otonomi khusus dengan membolehkan partai lokal, harus sama dong. Dasarnya harus vsama. Di caeh boleh partao nlokal kenapa papua tidak.

Karena juga harus memilih calon-calon mereka. Jangan mereka memilih orang-orang dari luar yang tidak jelas. Dan tidak akan membawa kesejahteraan juga bagi rakyat papua. Jadi tidak akan memberikan solusi,”tegas Mantan Deputi Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora. Guru Besar Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Jiwa sosial yang tinggi pada diri James Tangkudung dan perhatiannya kepadsa tanah Papua membuat dirinya siap untuk membantu untuk oarang-oarang Papua. dirinya siapa untuk berkontribusi membangun Papua melalui pendirian Papua Siber University di tanah Papua.

“Saya kebetulan tamatan Universitas di Jerman tentunya kita bisa kerjasama dengan universitas-universitas di seluruh Dunia termasuk di Jerman sehingga anak -anak muda di Papua itu dapat menikmati pendidikan yang setara dengan standar-standar di dalam maupun diluar negeri.

Untuk mendukung upaya tersebut, jaringan internet di Papua perlu lebih diperkuat lagi untuk mengakomodir sistem pembelajaran jarak jauh dengan berbasiskan internet agar komunikasi dapat masuk kesana,” pintanya.

Diakhir perbincangannya James Tangkudung meminta, jadikan Hukum sebagai panglima terdepan di Bangsa ini, Jadi Presiden Joko Widodo harus benar-benar tegas dalam mengambil keputusan untuk bangsa ini.

“Harapan saya untuk kepemimpinan Jokowi 5 kedepan, semua sudah di kerjakan beliau, tinggal kedepan lebih baik lagi dalam membangun bangsa ini kedepan. Agar bangsa ini semakin dipandang negara-negara lain negara demokrasi dan berdaulat maju bersama membangun bangsanya.

Kesejahteraan di rakyyat Papua belum sama seperti saudara-saudara di daerah lain. Masalah transportasi dan infratruktur sudah berajalan dengan baik di seluruh Indonesia. Ini akan membantu roda perekonomian di semua daerah-daer, ini kemajuan luar biasa yang kita rasakan bersama-sama.

Ini sudah dibuktikan Jokowi dalam bekerja untuk rakyat. Masih banyak program Nawacita yang belum dijalankan. Yang saya inginkan kedepan kita kompak bersatu sesuai lima butir Pancasila, tutupnya. (Lian Tambun).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional