Menu

Jangan Sampai Penunjukan Menteri Berdasarkan “Titipan Atau Pesanan”

  Dibaca : 29 kali
Jangan Sampai Penunjukan Menteri Berdasarkan “Titipan Atau Pesanan”
Stefanus Gunawan, S.H, M. Hum (Advokat/Penasehat Hukum), Rakyatbicara.co.id.co.

Jakarta, Rakyatbiicara.co.id – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin 20 Oktober 21019 tinggal satu hari. Bangsa Indonesia bersama-sama akan menyaksikan bersama untuk pelantikannya.

Keamanan pun semakin di perketat untuk pelantikan tersebut. Demikian pun selanjutnya Jokowi akan mengumumkan para menteri- menterinya untuk bekerja dalam 5 tahun kedepan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi dari sekarang.

Namun dalam hal sangat berat untuk Jokowi memilih para menterinya untuk bisa bekerjama untuk bekerja. Tidak gampang untuk jokowi dalam menentukan menterinya karena adanya partai pendukung pun yang mendapatkan jatah untuk duduk sebagai menteri.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Stefanus Gunawan, S.H, M. Hum Advokat, Penasehat Hukum. Dia menegaskan, bahwa untuk menentukan atau mengangkat Menteri itu adalah hak Preogratif seorang Presiden.

Akan tetapi kata Stefanus satu hal yang perlu di cermati di sikapi adalah jangan sampai bahwa penunjukan Menteri itu berdasarkan “titipan atau pesanan” ini yang sangat celaka. “Presiden harus berani, tegas, arif dan bijaksana dalam menentukan memilih Menteri yang dipilihnya khususnya yang berkaitan dengan Menteri Hukum dan HAM.

Yang duduk sebagai Menteri Hukum dan HAM harus orang yang memiliki kredibiltas, integritas tinggi yang baik. Yang bersih dan orang yang mau bekerja. Terlebih lebih orang yang berani untuk membenahi carut marutnya dalam hal penegakan hukum di negara kita,” kata. Ketua Komite Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi Advokat Peradi dari Juniver Girsang ini saat ditemui Rakyatbicara di kantornya Jumat (18/10/2019).

Jadi kalau jabatan menteri di isi oleh karena “pesanan” kata Stefanus kembali, jangan berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia itu akan bisa lebih baik lagi kedepan. Tapi, kalau benar-benar diisi oleh orang-orang kualitas yang baik, bersih, mental luar biasa, mengabdi untuk kepentingan Bangsa dan Negara ini, Stefanus percaya dan yakin bahwa akan semakin lebih baik soal penegakan hukum di Indonesia.

Yang perlu diperhatikan menurut pendapat Stefanus, Pesiden dalam hal menentukan memilih calon menterinya itu yang mengerti aspirasi masyarakat, keinginan rakyat, apa maunya rakyat dan persoalan yang dihadapi rakyat dan oleh bangsa dan negara ini dan orang yang mampu mengusai persoalan yang terjadi di negara ini.

“Jadi bukan sekedar rasa tidak enak, rasa balas budi, itu celaka sekali. Dan saya rasa di bangsa ini putra putra bangsa yang mau peduli kepada penegakan hukum, yang mempunyai mentalitas moral yang baik. Dan orang seperti itulah yang patut mengisi jabatan khususnya yang berkaitan masalah Hukum dan HAM, tuturnya.

Sebagai praktisi hukum Stefanus menegaskan, bahwa jabatan Menteri Hukum dan HAM itu harus diisi oleh orang-orang praktisi hukum. Kenapa? Karena orang yang mengerti hukum dan ada dilapangan dan berkecimpung dengan masalah hukum. Yang melihat langsung permasalahan carut marutnya benang merah persoalan yang dihadapi dilapangan seperti apa.

Yang profesional dengan hukum. “Kalau dari partai politik pasti akan “titipan” balas budi, dan sebagainya. Itu repot tau apa dia. Jadi seorang pemimpin tidak bisa bekerja berdasarkan laporan dari bawahannya. “Kata-katanya” tapi seorang pemimpin harus turun kelapangan lihat pernah menyaksikan sendiri carut marutnya hukum ini sebenarnya, bukan hanya laporan-laporan dari bawahan.

Jadi siapa yang pantas duduk sebagai menteri hukum dan HAM ia orang orang mengerti dengan hukum dan praktisi hukum. Dia tau bagaimana keadaan di lembaga kemasyarakatan, bagaimana dia tau kejadian di pengadilan, dan kendala kendala yang terjadi di hukum itu yang harus di perhatikan oleh menter Hukum dan HAM nantinya,” tegas Penerima penghargaan The Leader Achieves In Development Award dari Anugerah Indonesia dan Asean Development Citra Award dari Yayasan Gema Karya.

Dari pengamatan Stefanus kinerja Jokowi memimpin 5 tahun ini, dari kaca matanya, di era pemerintahan Jokowi 5 tahun sebelumnya, sudah mulai ada titik terang hasil yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi di 5 tahun yang sudah berjalan ini. Akan tetapi tentu saja, apa yang sudah dicapai ini, masih jauh dari harapan masyarakat.

Fakta yang konkritnya bisa dilihat masih adanya penyimpangan terhadap penegakan hukum jual beli pasal, OOT, “melacurkan profesi dan jabatan” tapi bukan dalam arti penegakan hukum tidak berjalan. Tetap berjalan. Oleh karena itu ada penindakan.

“Kalau tidak berjalankan tidak ada penindakan. Tentu saja Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Presiden harus bijak, arif berani jangan memilih menteri ini karena “pesanan Atau titipan” nanti sulit tercapai suatu negara yang bersih, tercapai kemakmuran, keadilan bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

UU KPK berlaku, berbagai pandangan para pakar hukum, pengamat hukum hingga advokat pun angkat bicara dalam hal ini. KPK tak jelas mulai hari ini. Ditegaskan Stefanus, apapun juga institusi dimana pun berada maupun di dunia, kalau suatu lembaga tidak di awasi apa jadinya. Apa lagi sekelas institusi, sekelas komisi harus ada pengawasan.

Jadi kalau tidak awasi bagaimana, nanti akan menjadi bola liar, akan terjadi sewenang wenang, super body, karena tidak ada lembaga yang mengawasi. “Cuma kita harus cermat juga siapa orang yang mengawasi jangan orang yang mengawasi jadi diawasi jadi sama-sama bobrok.

Maksudnya, orang yang mengawasi orang yang harus mempunyai kedibel yang baik, yang mempunyai roh dan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat bangsa Indonesia. Jangan orang yang mengawasi bisa di setir, kongkalikong dan bisa diatur-atur ia percuma saja jadi-nya.

Jadi bisa kita balik kembali kebelakang apa tujuan di didirikan KPK di bangsa ini, karena masayarakat sudah tidak percaya lagi kepada apparat penegak hukum polisi, jaksa, pengadilan sudah prustasi, putus asa, maka di bentuklah komisi. Itulah harapan dari masyarakat. Siapa yang membiayai semua itu , itu uang rakyat, uang negara.

Dan pertanggungjawabnya bukan kepada bangsa dan negara ini kepada Tuhan terlebih lebih. Jangan dibentuk bekerja sesuai pesanan, menjadi alat politik itu akan parah nantinya. Kasihan rakyat,” Pungkasnya.

Stefanus Gunawan percaya Indonesia negara yang sangat luar biasa, negara yang begitu dasyat dan super kaya dan makmnurnya, budayanya, dan para pendiri bangsa ini akan membentuk negara rasa keadilan kemakmuran bagi bangsa dan negaranya.

“Itu bisa tercipta saya yakin itu. di dunia ini Indonesia negara yang baik, bila sistem hukumnya sudah diperbaiki, dibenahi itu akan membawa bangsa ini menjadi negara terbaik dalam penegakan hukum,” katanya.

Untuk Kepemimpina KPK yang terpilih Stefanus berharap Pimpinan KPK harus bisa membersihkan pengkotak kotakan. Karena yang diingatan masayarakt bahwa di KPK itu terjadi kubu-kubu, ini harus diselesaikan.

“Tujuannya tunjukan bahwa KPK itu solid dalam bekerja dalam memberantas korupsi dan lainnya untuk kesejahteraan rakyat bersama. Dan buktikan itu semua untuk rakyat. “Dan saya yakin di kemimpinan KPK yang baru akan bekerja dengan baik sesuai permintaan rakyat dan bangsa indonesia.

Benahi dulu interinal KPK. bagaimana kita mau bekerja untuk memberikan bukti kepada rakyat dengan prestasi yang baik jika di dalam sendiri KPK carut marut tidak bisa dibenahi. Itu omong kosong.

Tapi kalau di dalam sudah solid, roh dan tujuannya sama untuk menciptakan negara bersih dari korupsi saya yakin yakinkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang bersih dari korupsi,” tutupnya. (Parulian).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional