Menu

Dugaan Bangunan Dan Jembatan Ilegal, Wawan Hikal Kurdi : Dinas Harusnya Lebih Jeli Pengawasan

  Dibaca : 41 kali
Dugaan Bangunan Dan Jembatan Ilegal, Wawan Hikal Kurdi : Dinas Harusnya Lebih Jeli Pengawasan

Bogor, Rakyatbicara.co.id – Dalam persoalan lingkungan hidup adalah persoalan kita bersama, adanya laporan dan tinjauan kelapangan melihat bahwa keberadaan bangunan dan jembatan yang berdiri di atas aliran sungai yang diduga dibangunan seperti Tempat tinggal, tempat usah dan jembatan berdiri di tanah milik pemerintah.

Bangunan tersebut, serta berdasarkan pantauan Rakyatbicara.co.id, bahwa keberadaannya tidak memiliki izin dari dinas terkait, baik dari SDA provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota Bogor atau pun dari kementerian PUPR dan Dirjen.

Melihat dari segi aturan, H. Wawan Hikal Kurdi Wakil Ketua DPRD Bogor angkat bicara kepada Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) dan Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat ( PUPR ). “Dimana dinas terkait harus segera mengambil langkah atau memangil kegiatan tersebut, karena Dinas seharusnya Lebih jeli dalam pengawasannya”, Ucap wakil ketua DPRD Bogor Kepada Rakyatbicara.co.id.

Tentunya bangunan tersebut telah berdiri di batas garis Sepadan sungai (GSS), hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah daerah maupun provinsi. dalam menyikapi keberadaan bangunan tersebut yang diduga berdiri tanpa mengantongi izin oleh pihak pemilik yang di keluarkan oleh Dinas DPMPTSP provinsi Jawa Barat dalam perjanjian pinjam pakai lahan milik pemerintah “Antara pemohon bangunan dan jembatan”.

Menurut aturan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian PUPR maupun pemerintah daerah berdasarkan peraturan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sepandan Sunggai (GSS), Peraturan Gubenur Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 1974 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2005 Tentang Irigasi, Bangunan dan Jembatan sudah menyalahi aturan sehingga pemerintah harus bersikap tegas dalam menyikapinya.

Mengingat dengan adanya beberapa bangunan yang belum mengantongi beberapa aitem izin lingkungan dari pemerintah daerah, profinsi, dan pusat sehingga menjadi polemik bagi puluhan infestor yang sudah mengantongi izin lingkungan.

Hingga berita ini di turunkan masih banyak dugaan jembatan yang berdiri di berbagai wilayah sungai, ternyata banyak para pengembang rumah/devloper maupun jembatan komersial lainnya yang tidak memiliki izin dari pemerintah. (hdr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!



Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional