Menu

LSM, KPK, Mempersiapan Laporan Pagar Gedung Kantor Instansi Pemerintah Gagal Konstrusi

  Dibaca : 94 kali
LSM, KPK, Mempersiapan Laporan Pagar Gedung Kantor Instansi Pemerintah Gagal Konstrusi

Bengkalis, Rakyatbicara.co.id – Kesalahan produk kontruksi karena tidak mengacu KAK berakibat fatal,sehingga dapat mengakibatkan kegagalan suatu bangunan.

Kesalahan pelaksanaan kerja merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan kontruksi, dimana dalam tahap pengawasan memegang peranan penting terhadap kegagalan kontruksi yang tentunya lebih berorientasi kepada pihak pelaksana proyek/kontraktor.

Dalam tahap pelaksanaan faktor-faktor tersebut antara lain dapat dari segi metode pelaksanaan yang salah, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan perencanaan, penggunaan tenaga kerja yang tidak ahli/berpengalaman, penggunaan peralatan yang tidak efektif, kurangnya pengawasan dan manajemen proyek yang buruk.

Sebut saja salah satunya pada proyek
Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasana gedung kantor instansi pemerintah di jalan Gatot Subroto Bengkalis yang bersumber dari APBD Bengkalis Tahun 2019, sebesar Rp 853.000.000 diduga dikerjakan tidak sesuai standarisasi/spesifikasi teknis pekerjaan yang telah direncanakan.

Hal ini diungkap langsung wakil sekretaris DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Tehe Z laia, Kepada Media ini di bengkalis, Rabu (22/01/2020) sore.

” Pihak rekanan berkewajiban melaksanakan kegiatan berdasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati bersama, “ungkapnya.

Menurutnya saat pihaknya melakukan investigasi lapangan yang dikerjakan oleh rekanan CV. TIARA DELIMA ditemukan beberapa volume pekerjaan yang dihilangkan, yaitu :
1. Menghilangkan pekerjaan pasir urung.
2. Mengurangi ukuran cerocuk yang tercantum dalam KAK.
3. Mengurangi volume pekerjaan lantai kerja, 4. Menghilangkan pekerjaan raben pondasi bata.
5. Mengurangi volume besi pada pekerjaan kolom betonbertulang yang terdiri dari besi begel sengkang dan besi tiang.
6. Mengurangi Kg besi beton bertulang dengan besi yang bukan diameter.

Lanjutnya lagi, dari hasil konfirmasinya kepada Konsultan pengawas CV.Abadi Konsultan (20/11/2019) lalu mengakui bahwa tukang telah melakukan pengurangan Volume cerocok dan besi, dan siap akan membongkar pondasi bangunan tersebut untuk menambah cerocok yang kurang dan memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai teknis dilapangan.

Akuinya juga PPTK melalui sambungan selulernya, PPTK membenarkan bahwa pengurangan Volume pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan (pekerja) tersebut, adalah kelalaian konsultan pengawas lapangan, “Kelalaian tersebut adalah kesalahan pihak pengawasan yang kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya.Dan pondasi tersebut dibongkar untuk ditambah cerocoknya begitu juga untuk temuan yang lain,” ujar Tehe meniru yang dikatakan PPTK.

DPP LSM-Komunitas Pemberantas Korupsi sudah membuat laporan resmi ke Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, dengan No. Lp.00286/DPP-LSM-KPK/XI/2019, terkait temuan tersebut, namun hal ini tidak ada tanggapan, bahkan sudah berkali-kali mengajak PPTK untuk turun bersama-sama mengecek kebenaran hasil temuan dilapangan, namun PPTK tidak pernah mau,
Di duga pihak PUPR Kabupaten Bengkalis, justru sengaja membiarkan pihak rekanan/pekerja melakukan pekerjaan asal-asalan, lebih ironisnya lagi, dalam Daftar personil manajerial pada pekerjaan tersebut tidak pernah ada seperti dipersyaratkan pada pekerjaan tersebut.

Tidak puas atas sikap Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis karena tidak adanya tanggapan resmi, pihaknya kembali melayangkan surat kedua dengan Nomor: Lp.00293/DPP- LSM-KPK/XII/2019, dalam surat laporan resmi yang tembusannya kita sampaikan ke sejumlah instansi terkait, Bupati Bengkalis, Inspektorat Bengkalis, BPKAD Bengkalis, Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, dan sejumlah penegak hukum di riau tersebut.

Tujuan agar Kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang (PUPR) Kabupaten bengkalis, kiranya dapat mempertimbangkan dan benar-benar memeriksa hasil pekerjaan yang diduga gagal konstruksi tersebut, Sangat disayangkan Pihak Dinas PUPR Bengkalis sampai sekarang tidak merespon laporan, khawatir hal yang sama terjadi terhadap pelaksanaan proyek lainnya yang ditangani dinas PUPR Bengkalis.

Adanya dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan proyek tersebut diatas, akan kita sampaikan laporan resmi kepolda riau dan kejati riau, karena bukan hanya paket ini saja yang kita temukan kecurangannya dilapangan, ada beberapa kegiatan lainnya yang nasibnya sama dengan proyek tersebut diatas.

“Harapan kepada pihak penegak hukum agar laporan yang di sampaikan nantinya segera di usut tuntas sesuai hukum yang berlaku, “tegas Tehe Kepada Rakyatbicara.co.id.

Terkait hal tersebut,(16/01/2020) – Jumat (17/01/2020) bahkan sampai rabu 22-01-2020, pihak media mencoba mengujungi ke Dinas PUPR untuk meminta kompermasi kepada Junaidi Ismail (KPA) dan Beni (PPTK). Tapi sampai berita ini masuk dapur redaksi kedua pejabat yang bersangkutan lagi tidak berada ditempat, dan menurut salah seorang staf nya. sampai berita ini diturunkan belum dapat ditemui. (M. Nasution).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!





Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional