Menu

SKKM Jamkesda Kab. Bogor di Tolak RSCM

  Dibaca : 250 kali
SKKM Jamkesda Kab. Bogor di Tolak RSCM
Ilustrasi
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Sudah enam tahun JKN -BPJS Kesehatan dilaksanakan, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum terjamin kesehatannya, padahal Pemerintah menargetkan di tahun 2019 dapat mencapai Universal health coverage (UHC).
“Menurut kami Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami financial hardship”.
Financial hardship yang dimaksud ialah kesuliutan ekonomi karena adanya health shock ketika seseorang jatuh sakit. Selain perlindungan resiko keuangan, terdapat tiga dimensi yang menjadi konsep penting dari cakupan Universal Health Coverage yang saling melengkapi, yaitu sejauh mana cakupan populasi yang terlindungi (breadth), sejauh mana cakupan pelayanan kesehatan (depth), dan tingkat cakupan keuangan dari paket bantuan direct cost (height).
“Ditekankan dalam penjelasannya bahwa UHC tidak sebatas kuratif atau hospital based melainkan juga seluruh upaya kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan palliative health”.
Namun ternyata hal itu belum juga dapat terwujud, seperti kasus yang saat ini kami tangani saudari Eka adalah seorang Janda anak satu, ia adalah seorang warga Kp Parung Leungsir, Desa Karikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Saudari Eka saat ini berbaring di Gedung A lantai 7 ruang inap 04 kelas III ruangan kuning no.14 rumah sakit RSCM Jakarta Pusat, karena menderita Abses leher dalam.
“Menurut keterangan Heri Irawan.,SE selaku Pemerhati Pelayanan Kesehatan dan Jamkeswatch Indonesia menjelaskan, Berawal pada 8 Agustus 2019 pasien menderita sakit tenggorokan, pusing dan disertai demam, pasien hanya mampu brobat ke klinik di daerah Jatisampurna, pada 10 Februari 2020 pasien kembali brobat ke klinik karena merasa sakit kembali dan akhirnya dirujuk ke RS, Poly THT dan pada 11 February 2020 pasien brobat ke RS PC dan dokter merujuk ke IGD RSCM karena pasien harus segera dilakukan tindakan operasi”.
Sesampainya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pasien menyampaikan akan menggunakan Jamkesda, Pihak RS memberikan waktu 3×24 jam untuk mengurus Jamkesda nya, setelah keluarga mengurus dan pada Kamis 13 Februari 2020 memberikan pada pihak administrasi RSCM, pihak RS menolak karena Jamkesda Kab. Bogor maximal hanya Rp. 7,5 juta hal itu sesuai dengan Perbup nomor 65 tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan program Jamkesda, terang heri kepada rakyatbicara.co.id, Kamis (13/02/2020).
Hal itu berbeda dengan kota Bogor yang menjamin warganya yang miskin dan belum terdaftar pada Program JKN-BPJS sesuai dengan tarif Ina CBG’s sehingga rumah sakit dapat leluasa melayani pasien sama seperti dengan peserta JKN-BPJS Kesehatan.
“Padahal Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal”.
Kami sudah melakukan koordinasi dengan kawan kawan DPRD Kab Bogor, saat ini dari komisi IV sedang koordinasi dengan keluarga pasien, semoga masalah ini ada solusinya dan Bupati Kab Bogor dapat membantu kasus ini dan merevisi Perbup  nomor 65 tahun 2017 agar lebih baik lagi, juga kami sangat mendukung dan mendorong untuk Kab Bogor agar segera melakukan UHC.
“Sentara itu menurut ketua Umum Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Dengan Nama Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) Atik Yulis Setyowati Mengatakan, Jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor kurang maksimal dengan batasan maksimal 7,5 juta dan hanya diberikan kepada satu orang dalam satu KK”.
Jika ada pasien harus ada tindakan CITO atau tindakan darurat harus operasi yang tidak bisa ditunda, butuh biaya besar, RS yang bersangkutan tidak mau melakukan tindakan hanya karena ada batasan jumlah tadi harus menjadi tanggung jawab pemda. Jika tidak atau belum ada anggaran khusus untuk menyelesaikan pembiayaan besar, pemda harus bisa “nyolek” CSR dari sekian banyak perusahaan dengan mudah, terang bunda atik dengan sapaannya.
“Atik juga menerangkan pemda bisa “nyolek” anggaran milyaran bahkan ratusan milyar untuk dana rencana kejuaraan dunia bola dan bangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga harus bisa “colak-colek” ke perusahaan. MPB akan kawal..terutama kasuistik seperti ini”.
Kebijakan tersebut yang diberikan pemda melalui perbubnya no 65 tahun 2017 harus direvisi, tidak perlu ada batasan terutama jangan sampai bertabrakan dengan hitungan ina CBG’s. MPB juga akan kawal usulan perubahan atau revisi perbubnya atau ada kebijakan pemerintah daerah menyediakan dana CSR khusus untuk kedaruratan seperti ini. (hdr).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!





Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional