Menu

Keluarga Pasien RSCM, Meminta Kepastian Jaminan Dari Pemkab Bogor

  Dibaca : 84 kali
Keluarga Pasien RSCM, Meminta Kepastian Jaminan Dari Pemkab Bogor

Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Pemerhati Pelayanan Kesehatan dan Jamkeswatch Indonesia kembali lagi ke rscm untuk memastikan proses penjaminan biaya pasien Eka, terkait dengan permasalahan Jamkesda Kab. Bogor yang ditolak rscm. Dengan menyempatkan diri serta menjenguk dan berdiskusi dengan keluarga Pasien di Gedung A lantai 7 kamar no 711a. Pasien terlihat segar dan kondisi nya stabil, menurut perawat dan dokter dpjp pasien sudah boleh pulang namun belum ada Jaminan yang pasti terkait pembiayaan pasien selama dilakukan perawatan di rscm.

“Pasien dilakukan operasi dan masuk di ruang icu, meski jaminan blum pasti namun pihak rscm sangat proporsional dan kooperatif dalam penanganan medis terhadap pasien,” pada Jumat (14/02/2020) lalu.

Menurut keterangan Heri Irawan.,SE selaku
Pemerhati Pelayanan Kesehatan dan Jamkeswatch Indonesia menjelaskan, di rscm saya bertemu dengan Dr. Ananto Prasetya kepala bagian pemasaran dan juga humas rscm, juga beserta staffnya, pihak rscm menyampaikan terkit kab. Bogor tidak ada kerja sama dengan pihak rscm Jamkesda kab. Bogor serta masih adanya tunggakan pada rscm, ucap Dr. Ananto saat berbincang dengan Heri Irawan, Senin (17/02/2020).

Namun terkait pasien, Eka menyampaikan jangan kwatir sama keluarga karena sudah beres, beliau juga menyampaikan bahwa dari Dinas Kesehatan Kab. Bogor juga ada koordinasi dan menyampaikan permohonan bantuan, Selin itu juga dari Kemenkes juga ada yang menghubungi.

“Namun menurut informasi ternyata tidak ada kepastian Jaminan biaya dari Pemkab Bogor, pihak administrasi rscm Nurma tetap tidak bisa menerima Jamkesda Kab. Bogor karena susah claimnya dan tidak ada kerja sama pihak rscm dengan Dinkes Kab. Bogor, namun pihak rscm memberikan solusi alternatif jika keluarga setuju akan dibantu biaya melalui donasi” kitabisa.com, karena tidak ada pilihan lain akhirnya pihak keluarga setuju untuk dibantu oleh kitabisa.com.

Melihat hal ini kami Jamkeswatch masih melihat Pemerintah abai terhadap warganya, padahal Kesehatan adalah tanggung jawab Negara, faktanya masih banyak masyarakat miskin yang belum terintegrasi pada program JKN -BPJS Kesehatan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan nya.

Sejak adanya surat edaran Mendagri 440/51/SJ tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam poin dua ditegaskan Pemda tidak lagi diperkenankan mengelola Jamkesda baik sebagian atau sepenuhnya.

“Oleh karena itu Jamkeswatch mendorong semua Kabupaten/Kota Se Indonesia khususnya Pemkab Bogor untuk segera melakukan UHC dan memastikan semua masyarakat yang tidak mampu terdaftar pada program JKN sebagai penerima bantuan iuran (PBI)”. Selain itu khusus untuk Bupati Kab Bogor untuk segera revisi Perbup nomor 65/2017. (hdr).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional