Menu

Penasihat Hukum Yakin Lala Tak Bersalah, Kritisi Penyidik dan JPU

  Dibaca : 152 kali
Penasihat Hukum Yakin Lala Tak Bersalah, Kritisi Penyidik dan JPU

Bogor, Rakyatbicara.co.id – Ini menarik sekali pada saat injury time jaksa penuntut umum itu tidak mengklaim lagi adanya penggelapan (372 ), dan adanya penggelapan dalam jabatan ( 374 ), ini adalah salah satu bahwa kita sudah membuktikan dalam sidang pokok perkara ini tidak tepat atas penerapan pasal itu, ini semua mentah,” Ujar Fitrijansjah Toisutta, S.H. sebagai Ketua Team Kuasa Hukum LALA.

” Dan mungkin jaksa penuntut umum mempelajari itu, oleh karenanya dia ( JPU ) menghubungkan antara 2 kasus itu, yaitu atas nama Mimi dan Saman Wijaya dalam unsur itu, unsur penipuan tadi, padahal yang pasti Lala itu tidak pernah punya niat untuk menipu, tidak niat berbohong, dan lain sebagainya sehingga merugikan orang lain .

“Bahwa Saman ini hanya sebagai tukang pasang marmer, namun dia selalu memberikan order atau pekerjaan kepada Lala, namun intinya adalah S.O kecil dan S.O besar itu di setujui Murdianto alias Martinus. Dan apalagi yang mereka tuduhkan atas nama Mimi, ini tidak ada yang nama transaksi atas nama Mimi apalagi pembayaran, oleh karena itu penerapan pasal penipuan ( 378 ) juga tidak tepat, apalagi, saksi -saksi di persidangan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam suatu pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri peristiwa pidana Yang di amanatkan dalam pasal 1 angka 27,” Sebut Toisutta.

Dia juga menuturkan, kami ( penasihat hukum ) sangat berharap yang terhormat Majelis Hakim dapat dengan cermat serta tidak terpengaruh atas apa yang di sampaikan jaksa penuntut umum karna kami sangat yakin dan percaya klain kami tidak bersalah Dan itu juga yang di sampaikan klain kami bahwa dia tidak bersalah,
Namun bila keputusan ini tidak sesuai harapan kita, maka kita akan daftarkan ke pengadilan tinggi.

Selain itu dia juga mengkritisi kinerja penyidik serta jaksa peuntut umum yang telah menghasilkan produk dan karya untuk negara berupa p21 atas dugaan kasus, 372, 374 dan 378 yang membuat klain kami menjadi pesakitan dengan cara yang tidak propesional, ketidakcermatan, serta ketidaktelitian serta tidak cukup bukti.

Misalnya adanya surat kuasa yang cacat secara formil, tidak adanya bukti akta notaris perusahaan untuk mengetahui tanggunggjawab Operasional Direktur, tidak adanya bukti PKWT yang di daftarkan ke Disnaker Pemkab Cibinong, tidak adanya bukti Peraturan Perusahaan yang di daftarkan ke Disnaker Pemkab Cibinong.

Serta tidak ada audit external yang di lakukan oleh akuntan publik sehingga sangat terkesan kasus di paksakan ke meja hijau dengan cara – cara yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak taat hukum, Lanjut Toisutta. (RB).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional