Menu

LBH Penegak Hukum Dr. M.Yaman SH MH, Di Tunjuk Menjadi Pengacara DPC PWRI Lampura

  Dibaca : 279 kali
LBH Penegak Hukum Dr. M.Yaman SH MH, Di Tunjuk Menjadi Pengacara DPC PWRI Lampura

Lampung Utara, Rakyatbicara.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesa (PWRI) Lampung Utara menyerahkan Kepada LBH PENEGAK HUKUM, Dr. M.Yaman, SH MH yang menjabat sebagai Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi untuk melakukan pendampingan hukum terkait Laporan Dugaan pengamcaman dan pelanggaran UU Pers No 40 Tahun 1999 terhadap Kepala Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Mulyadi) tanda tangan MOU di lakukan di Sekertariat PWRI jalan Pahlawan, pada Sabtu (18/04/2020).

Penandatangan MOU pada Surat Kuasa di lakukan oleh Sekertaris PWRI kepada LBH PENEGAK HUKUM Dr. M.Yaman SH.MH di laksanakan dalam Sekertariatan jalan pahlawan dan di saksikan seluruh pengurus PWRI Kabupaten Lampung Utara.

Di sisi lain Ketua DPC PWRI (Doni Mansyah) Mengatakan, upaya ini di lakukan demi kenyamanan para anggotanya dalamnya mengawal proses laporan tersebut, agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya ketika masuk ke dalam persidangan.

“Hari ini kami melaksanakan memberikan kuasa kepada LBH PENEGAK HUKUM. Kepada Dr. M.Yaman SH.MH, dikarena memang beliau masuk dalam struktur kepengurusan Organisasi PWRI sebagai Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi, ini kami lakukan demi kenyamanan kami dalam mengawal proses Laporan tersebut sampai ke persidangan.

Saat ini semua proses pengawalan terkait laporan kepala Desa Abung Jayo sepenuhnya kami serahkan kepada saudara Dr. M Yaman,” Ungkapnya.

Ditambahkan Sekertaris PWRI (Hartoni) mengatakan, upaya ini di lakukan guna menegakan supermasi hukum terhadap yang berprofesi sebagai Jurnalis, agar kedepan tidak ada lagi intimidasi atau lainya katika sedang menjalankan tugas.

“Wartawan sudah dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika wartawan dihalangi dalam melakukan tugasnya, maka sudah ada ancaman pidana dan denda terhadap pelaku. Jika wartawan mendapat perbuatan tidak menyenangkan dalam mencari berita, maka pasal berlapis bisa di terapkan kepada pelaku, selain undang-undang pers, seperti KUHP dan undang-undang lainnya juga bisa diterapkan polisi kepada pelaku yang menghalangi wartawan dalam bertugas,” ucapnya.

Di tempat yang sama LBH PENEGAK HUKUM (DR. M.Yaman SH.MH) mengatakan, Dirinya akan mengirimkan surat kepada Polres Lampung Utara, bahwa Laporan Kades Abung Jayo sudah di kuasakan kepada dirinya dan selanjutnya akan melakukan komunikasi kapada penyidik atau Kasat Reskrim.

“Penanda tanganan surat kuasa ini sebagai penguat untuk pendampingan laporan kades tersebut, di sini saya memang masuk di dalam struktur organisasi PWRI jadi sudah kewajiban dalam mengawalnya, setelah ini saya akan mengirimkan surat ke Polres Lampung Utara untuk memberitahu sebagai kuasa hukum, ini akan saya kawal hingga sampai putusan hukum di pengadilan, Tutup M Yaman. (Lisman/Tim PWRI).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional