Menu

Ijasah Pekerja Di Tahan, Bila Diambil Harus Membayar 4 JT Lebih

  Dibaca : 89 kali
Ijasah Pekerja Di Tahan, Bila Diambil Harus Membayar 4 JT Lebih
Ilustrasi

Bogor, Rakyatbicara.co.id – Mantan pekerja PT. Security Phisik Dinamika (SPD) dengan atas nama inisial (TK) yang telah bekerja selama kurang lebih 3 tahun, terhitung mulai 2014 ia bekerja dan selanjutnya telah mengundurkan diri pada tahun 2016.

“Pada Awalnya sejak bulan Mai 2014 saudara TK telah melamar pekerjaan dengan mengisi biodata diri serta adanya surat pernyataan dengan isi dari surat tersebut atau adanya kontrak selama 8 tahun lamanya dan di sertakan ijasah asli untuk di serahkan kepada perusahan tersebut ataupun menjadi jaminan.”

Saat diterima berkerja memang saya menandatangani kontrak kerja, tetapi saat itu saya tidak membacanya dengan detil dan saya cuma inggin diterima untuk berkerja dan tidak berpikir macam-macam.

Sementara itu, apabila pekerja telah melaksanakan kurang dari 8 tahun pekerja tersebut di kenakan sangsi administrasi, serta harus membayar biaya seragam sebesar 300.000,-.

“Mengingat kebutuhan ekonomi TK pun menerima pekerjaan dengan dasar kebutuhan. Menurut pengakuan TK pada awal pengisian surat kontak tidak di sebutkan nominal” apa bila keluar atau pun biaya penebusan ijasah hanya ada sangsi itu saja” tapi tidak di jelaskan apa sangsinya itu.”

Ketika TK keluar bekerja pada bulan Mai 2016 (resign) ijasah ditahan, dan harus menebus ijasah dan paklaring dengan mengeluarkan uang kisaran RP.4.050.000,-, dan itu keterangan dari pihak HRD karna sudah ada aturannya dari perusahaan, ucap TK kepada rakyatbicara, pada Selasa (08/06/2020).

“Ketika dikonfirmasi adanya penahan tersebut, itu sudah suatu perturan perusahaan kami pak, Agar tidak langsung keluar karna sulit nanti untuk cari penggantinya. Setelah pembicaraan pihak HRD memberikan keringanan penebusan biaya kepada pihak pekerja tersebut, saya akan bantu kurangi biaya pada seragam sebesar 300. 000,- ungkap salah satu HRD di perusahan tersebut”, Rabu (09/06/2020).

Hal ini sudah jelas perusahan tersebut telah melanggar UU No. 13 tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan), tidak di benarkan penahanan dokumen apalagi pihak pekerja sudah mengundurkan diri, seharunya pihak perusahan harus mengeluarkan surat tersebut dan paklaringnya, apalagi status pekerjanya belum jelas apakah itu PKWT atau PKWTT.

‘Apabila si pekerja adalah PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, akibat hukumnya adalah kontrak kerja tersebut menjadi PKWTT.’

‘Sedangkan PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila pengusaha inggin melakukan perpanjangan kontrak, maka pengusaha wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis kepada pekerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontak berakhir.’

Ini dilakukan dari pihak perusahan kepada pihak pekerja dengan artinya pihak perusahaan ataupun yayasan harus melakukan perlakuan aturan yang sama dan mengikuti aturan pemerintah dalam UU No. 13 tahun 2003 BAB III Pasal 5 dan Pasal 6, ucap salah satu aktifis.

“Disisi lain kepala seksi Hubungan Industrial dan Organisasi mengatakan pihak pekerja apabila merasa keberatan agar membuat laporan terlebih dahulu ke pihak kami agar berkas dan bukti-bukti kita pelajari apabila memang ada kejanggalan dan kesalahan pihak perusahaan nanti akan kita pangil untuk diadakan mediasi.”

Untuk informasi ini harus melalui pihak pengawasan yaitu UPTD Ketenagakerjaan yang berada di tajur halang bogor karna masih dalam pengawasan pihak uptd, terangnya. (hdr).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional