Menu

Ini Kata Dirut PT. Sayaga Pariwisata Terkait Gugatan Di PN Cibinong

  Dibaca : 156 kali
Ini Kata Dirut PT. Sayaga Pariwisata Terkait Gugatan Di PN Cibinong

Bogor, Rakyatbicara.co.id – Terkait di gugatnya PT.Sayaga Pariwisata di pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A.

Ini penjelasan Supriyadi Jupri direktur utama PT. Sayaga pada Rakyatbicara di kantornaya, Selasa (09/06/2020) pukul 13.15 wib.

Sebenarnya ini sudah kita jawab, bahwa memang tender Sayaga tidak menggunakan pepres, melainkan menggunakan perdir (Peraturan Direksi), nah di perdir itu memang berbeda dengan pepres, kalau kemudian pada saat tender dan jawaban.

Mengaju kepada pepres sekian nomor sekian itu karena ULP sudah terbiasa menjawab dengan pepres karna hampir semua aturan Sayaga itu sama persis dengan pepres, karna saat itu perdir merupakan copy paste dari pepres hanya ada beberapa yang di tambahkan.

Nah gugatan itu kalau tidak salah sudah ke PTUN ya, sebenarnyakan begini ya memang hak masing-masinglah. Dan sebenarnya kalau masalah lelang itu di amsing, amsing itu di tanya baru di jawab dan sudah di jawab.

Pada Pepres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa ruang lingkup hanya untuk KLDI (Kementerian Lembaga Departemen dan Intansi) jadi yang namanya, BMD BUMD, BUMN tidak termasuk ruang lingkup itu dan itu jelas.

Dan kedua ada gugatan terakhir masalah pp 54 2017, nah kalau Peraturan Pemerintah (PP) 54 memang jelas -jelas mengatur masalah BUMD, kenapa saya katakan pepres No.16 thn 2018 tidak mengatur BUMN, karna BUMN di atur kementerian BUMN sedangkan BUMD diatur dalam Depdagri dan jelas terpisah.

Namun memang didalam Depdagri itu ada bunyi bahwa pengaturan pengadaan barang dan jasa di tetapkan melalui peraturan kepala daerah. Nah tender yang kemaren kita masih pake perdir ( nilai tender Rp.17 milyar ) memang ada pertanyaan kenapa tidak pake PP 54, padahal PP 54 itu sudah berlaku pada tahun 2017.

Karnakan begini sedikit saya kasih gambaran, terus terang kadang- kadang peraturan pemerintah itu muncul 2017 di sosialisasikan 2018 kadang – kadangkan seperti itu, padahal ketika ketuk palu atau di sahkan itu sudah harus berlaku,

Tapi ada tidak pada saat ketuk palu itu mensyaratkan peraturan turunan, karna di situ jelas-jelas di katakan bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan oleh kepala daerah melalui perda dan di berlaku pada saat bersamaan apa mungkin saat bersamaan di munculkan pergub dan tentunya tidak memungkinkan logikanya.

Karna pergub juga tentunya tidak sembarangan di keluarkan karna sudah barang tentu membutuhkan waktu , nah seharusnya di PP itu ada peraturan peralihan dan ini yang menjadi perdebatan.

Nah gugatan PP 54 ini bener, makanya kami harus hati-hati, jika dasar lelangnya sudah salah, karna pembatalan lelang itu harus ada alasannya misalnya, karena di anggap KKN, persyaratannya kurang, dan karna dokemennya di anggap salah itu salah satunya, dokumen pemilihannya dan saya pake perdir karna sejak 2016 pepres tentang Barjas sudah memisahkan untuk BUMD, BUMN dan BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah ) dan itu yang sedang kita bahas.

Untuk itu saya sudah berkirim surat agar penetapannya di tunda karna ada komplik tentang PP 54 ini, sampai ada kejelasan tentang PP 54 tahun 2017, Supriyadi Jupri. Direktur Utama. Pt. Sayaga Pariwisata Kabupaten Bogor. (Rb).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional