Menu

Sambernyawa, Bobroknya Pengawasan Pembangunan Di Kabupaten Bogor

  Dibaca : 75 kali
Sambernyawa, Bobroknya Pengawasan Pembangunan Di Kabupaten Bogor
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Banyak pihak yang menyesalkan serta menyoroti ambruknya atap gedung Koni yang di bangun dengan uang masyarakat Kabupaten Bogor serta anggaran yang sudah pasti tidak sedikit. Dan ini satu bukti nyata bahwa pengawasannya lemah bahkan bobrok.
Ini di sampaikan Dulsamson Sambarnyawa, SH, ketua umum organisasi masyarakat Banteng Pajajaran pada Rakyatbicara via WhatsApp, Sabtu (13/06/2020).
Ini bukti nyata lemahnya pengawasan pembangunan di Kabupaten Bogor, dengan menggunakan rakyat yang nilai tidak sedikit, kita semua tau bahwa pembangunan pasti melibatkan pengawasan internal dan eksternal, terutama pengawasan yang di lakukan oleh konsultan yang kata sudah profesional di bidangnya, tapi pada kenyataannya kita lihat,” kata Doel.
Untuk itu sesuai amanat UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat sebagai sosial kontrol, dengan tegas saya menyatakan bahwa ambruknya gedung KONI kabupaten Bogor akan segera saya laporkan ke kejaksaan, entry point’.
1. Apakah pembangunan gedung KONI sudah sesuai dengan spek/ bestek.
2. Panggil dan Periksa Pejabat pembuat Komitmen/PPK.
3. Panggil dan Periksa Kadispora selaku pengguna anggaran/PA.
4. Panggil dan Periksa kontraktor pelaksana proyek.
5. Panggil dan Periksa konsultan pengawas.
6. Panggil konsultan perencananya apakah sesuai perencanaan tersebut dengan tat laksana pembangunan sebuah gedung yang di intruksikan dalam UUJK.
Seperti diketahui gedung KONI baru seumur jagung tepatnya dibangun pada tahun 2018 dan gedung KONI yang katanya menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor, karena di harapkan dengan gedung KONI yang megah serta berhadapan langsung dengan Gor Pakansari, serta berdampingan dengan  gedung laga tangkas, menjadi harapan besar agar dapat mencetak bibit – bibit unggul atlit olah raga Kabupaten Bogor.
Nah untuk itu dengan kasus ambruknya gedung KONI ini, semua berharap ini menjadi evaluasi dan koreksi bagi ULP/ unit lelang proyek yang dalam hal ini melelangkan tender proyek.
Ini harus di proses dan di usut tuntas agar ada efek jera bagi pengusaha/kontraktor jangan maen maen dengan jasa konstruksi, jika terdapat ada pengurangan volume pekerjaan maka disitulah delik korupsi nya sesuai amanat UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001.” Doelsamson sambernyawa.
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional