Menu

Bansos BPNT E-Warung Pemijahan Diduga Bagikan Beras Tak Berlebel, TKSK Harus Tegas

  Dibaca : 71 kali
Bansos BPNT E-Warung Pemijahan Diduga Bagikan Beras Tak Berlebel, TKSK Harus Tegas
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Masa Pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau program sembako Kementrian Sosial (Kemensos). Salah satunya bantuan yang disalurkan ke masyarakat pada Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Pada Minggu (14/7/2020) siang.
Data yang didapatkan, DTKS PKH sejumlah 933 keluarga penerima manfaat (KPM) dan ada 203 keluarga penerima manfaat (KPM) KKS Perluasan Kartu Sembako di Desa tersebut.
Janggalnya, saat ditemui awak media pada agen E-Warong Rully yang beralamat di Rt. 02/07 Desa Cibening adalah anak dari seorang kepala desa setempat, anenya bantuan tersebut dibagikan di rumah kepala desa dan barang pangan yang salurkan diduga tidak sesuai standar.
Ketika di lokasi tampak terlihat pada bantuan yang di berikan yaitu pada beras dengan kemasan 10 kg yang karungnya tidak bermerk (polos) serta berkwalitas medium, Ayam dibagikan frozen (beku), jeruk dan kacang hijau dibagikan perpaket kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus untuk 2 bulan di hari tersebut.
Melihat adanya dugaan kejanggaan pada pemberian bantuan tersebut, awak media langsung menemui Parihudin selaku Kepala Desa Cibening dengan menjelaskan, bahwa memang e-warong adalah tempat tinggalnya dan dirinya sudah menjalankan SOP. “Hari ini dibagikan langsung ke KPM sekaligus 2 bulan dan sudah sesuai SOP kang”, ucapnya dengan singkat.
Terlihat beda dengan aturan pada wilayah tersebut, padahal sudah jelas Peraturan Pemerintah sangatlah jelas…? dengan peraturan Permendag RI Nomor 08 Tahun 2019 pasal 2 yang isinya mengatur kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia bagi pelaku usaha yang memperdagangkan beras dalam kemasan kurang dan atau sama dengan 50 kg.
Perubahan lainnya, pada Permendag Nomor 08 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 mengenai kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan pengemas beras dan atau Importir beras. Sebelumnya disebutkan hanya salah satu pelaku usaha yaitu pengemas beras atau importir beras.
Kemudian pasal 4 ayat 2 (b) mewajibkan pelaku usaha mencantumkan pada label kemasan beras dengan memuat keterangan kelas mutu beras, berupa premium, medium, atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu di sisi lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pamijahan Zainal Mufahir saat dikonfirmasi media mengungkapkan dirinya akan berkoordinasi terkait hal tersebut.
“Sebagai TKSK ya tentunya tugas kami sebagai pendamping akan menyampaikan, bila terjadi seperti ini lagi, saya minta di retur ulang yang bulan berikutnya, saya akan koordinasi dengan Tim Koordinasi (Tikor) kecamatan karena ini harus ada perbaikan yang lebih bagus, saya belum laporan ke dinas sosial karena mereka ini kan masuk pada suplai sendiri di bulan Juli ini,” terangnya.
Masih dikatakan Zainal Mufahir sebagai TKSK yang di SK kan oleh Kementrian Sosial RI ini menambahkan lagi,” secara aturan kan’ harus ada warung, sebetulnya saya sudah menyampaikan berulang-ulang dan dia bilang katanya punya warung,” tambahnya. (hdr/iwo).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional