Menu

Dugaan Ada Pelanggaran Hukum di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

  Dibaca : 110 kali
Dugaan Ada Pelanggaran Hukum di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Bogor, Rakyatbicara.co.id – Dugaan adanya pelanggaran hukum terkait pengadaan barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dugaan ini di sampaikan oleh Ramdhan Agung Giri Nugroho, Ketua Bidang (Kabid) Koordinasi Pembangunan Daerah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) pada awak media. Selasa 18 Agustus 2020.

“Kami ada temuan terkait dugaan pelanggaran dalam hal pengadaan barang . Salah satu di antaranya untuk pengadaan seragam sekolah khas, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ,”

“Adapun dugaan ini mendasar pada aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,  dimana aturan tersebut menyatakan bahwa batas maksimal pengadaan barang dan jasa untuk badan usaha CV sebesar 2.500.000.000 (Dua miliar Lima ratus Juta Rupiah) akan tetapi dalam kasus pengadaan ini kita melihat nilainya mencapai 15 Miliar lebih yang dimenangkan oleh salah satu CV yang di duga tidak jelas alamat kantornya.

“Ini Sudah tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku masyarakat (Mahasiswa ) yang sebagai agen sosial dalam pembangunan nasional sesuai amanat pada UUD 1945,” Lanjut aktivis SEMMI Cabang Bogor Raya yang juga Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu hukum Dharma Andigha yang akrab di sapa Ramdhan ini.

Ditegaskankan juga oleh Ahmad Solehudin sikap organisasi dalam kasus ini,
“Kami akan terus memantau kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor serta SKPDnya dalam segala aspek karena ada uang rakyat disana yang wajib kami kawal selaku agen sosial dan sekali lagi kami tegaskan, SEMMI hadir untuk mengawal jalannya pemerintahan terutama di Kota dan Kabupaten Bogor.

“Jika benar terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam proses Tender ini, kami selaku kader-kader SI (Syarikat Islam) yang terhimpun di dalam SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Cabang Bogor Raya meminta kepada Inspektorat, Kejaksaan, dan pihak Kepolisian untuk menindak lanjuti kasus ini,” tambahnya.

“Dan untuk itu kami menuntut Kepala Dinas untuk membuka ini se-transparan mungkin kepada publik (media dan masyarakat ) serta jika terbukti dugaan kami ini benar adanya Kami menuntut kepada Kepala Dinas serta para Kabid Pendidikan Kabupaten Bogor, untuk turun dari jabatannya. Karena kuat juga dugaan bahwa ini adalah perbuatan Korporasi.(Roni)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional