Menu

Jika Terbukti, Suami Akan Laporkan Oknum ASN Poligami Siri Isteri Sahnya

  Dibaca : 61 kali
Jika Terbukti, Suami Akan Laporkan Oknum ASN Poligami Siri Isteri Sahnya

Lampung Utara, Rakyatbicara.co.id – Seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Lampung yang ditugaskan sebagai PPL di Kecamatan Abung Semuli, kabupaten Lampung Utara diduga merebut isteri Sah warga Tatakarya RK 5 Kecamatan Abung Surakarta.

Berawal informasi dari masyarakat yang melihat seorang pria berpakaian PNS (SG) sedang mengantar seorang wanita yang masih memiliki suami yang sah ke rumah sakit menggunakan Ambulance karena sakit.

Beberapa Awak Media yang hendak liputan pun bertanya kepada Oknum ASN saat mengantarkan seorang wanita ke RS menggunakan mobil Ambulance masuk ke Rumah Sakit.
Saat ditanya Diduga Oknum ASN terkesan menghindar, namun sempat menjawab yang di antar adalah isteri Sirinya, “ini isteri siri saya” ujarnya.

Dari Hasil penelusuran di ketahui (SG) warga desa Semuli raya kecamatan abung Semuli kabupaten Lampung Utara, bekarja sebagai PNS Dinas Petanian Provinsi Lampung yang bertugas sebagai PPL di kabupaten Lampung Utara- Kecamatan Abung Semuli, selanjutnya wanita istri sirih nya (YN) Warga Tatakarya RK 5 Kecamatan Abung Surakarta,Lampung Utara, dan suami YN yang bernama inisial (TR) Desa Tatakarya RK 5 kecamatan Abung Surakarta.

Kejadian ini dibenarkan saat dikonfirmasi YN mengenai isterinya dan YN pun menceritakannya kepada awak media tentang isterinya yang beberapa bulan ini tampak aneh gerak gerinya saat memegang handphone (hp) dan pada saat mengajar di sekolah sering ditinggal.

“sudah lama saya curiga, tapi saya tidak tau dimana mereka ketemuannya, saat mengajar di sekolah sering ditinggal, ditambah lagi paggilan mereka di handphone berganti Pipi dan Mimi, kalo terbukti saya serahkan sesuai peraturan dan hukuman yang berlaku” ujar TR Suami Sahnya YN.

Menurut Undang-undang Perkawinan, tantang kententuan poligami secara umum dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah diatur bahwa jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka sisuami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu.

Sedangkan Ketentuan Poligami Bagi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”) khususnya dalam Pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi:
1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Jika PNS Tidak Melaporkan Perkawinan Poligami Menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) PP 45/1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 30/1980”). Tetapi PP 30/1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(“PP 53/2010”).

Hukuman disiplin berat itu dapat berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sedangkan untuk seorang isteri bisa di jerat dengan Kitab Undang-undang hukum pidana pada pasal 284 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan badan paling lama sembilan bulan.(Lisman/Tim)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!




Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional