Menu

Giri Dan DPRD Kota Bogor Sepakat Dalam Penolakan UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja

  Dibaca : 74 kali
Giri Dan DPRD Kota Bogor Sepakat Dalam Penolakan UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Aksi mahasiswa dan pemuda yang terhimpun di dalam Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia (GIRI) bertemu dengan Perwakilan DPRD Kota Bogor diantaranya Atang Trisnanto ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin Wakil ketua I, dan perwakilan dari Fraksi PDIP serta Golkar, Kamis (08/10/2020).
Pertemuan ini membahas terkait UU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja, yang dianggap oleh berbagai elemen masyarakat sangat merugikan termasuk para kaum muda dan mahasiswa yang terhimpun di dalam GIRI.
Ramdhan Agung Giri Nugroho, selaku ketua Umum dari Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia mengapresiasi atas sambutan dan langkah DPRD Kota Bogor dalam menyikapi aksi masa hari ini.
“Saya berterimakasih, kepada bapak-bapak sekalian selaku dewan perwakilan di daerah, sudah menerima kami, dan kami kesini menyatakan sikap menolak UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja, selain itu kami juga menanyakan apa saja yang telah DPRD Kota Bogor lakukan untuk menyuarakan aspirasi sebelum dan sesudah UU ini di sahkan, karena UU ini sangat amat merugikan dan membahayakan bagi kesejahteraan buruh dan kedaulatan Negara kita kedepannya” ujarnya di dalam Forum pertemuan DPRD Kota Bogor.
Atang Trisnanto selaku ketua DPRD Kota Bogor menjawab dengan jelas dan tega ia menolak UU Ciplaker akan tetapi kendala kewenangan yang terbatas menjadi dalih UU tetap di sahkan di pusat.
“Terimakasih kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi GIRI ini, kami apresiasi gerakan teman-teman yang sudah menyuarakan aspirasi sesuai mekanisme yang ada, pertama kami tegaskan sejak awal di rumuskan hingga akhir final di sahkan kami sudah menolak itu.
Tapi kembali lagi kewenangan memutuskan ada di tangan DPR RI bukan di kami, tapi kami akan tindak lanjuti terkait suara teman-teman saat ini dan akan kita musyawarahakan sesuai mekanisme di DPRD” tuturnya diruang pertemuan DPRD Kota Bogor.
Hal senada juga di sampaikan oleh wakil ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, walaupun partainya dari Fraksi Gerindra menyetujui UU itu, ia secara pribadi menjelaskan dan menegaskan penolakan.
“Jujur saya dari kalangan susah, kalangan bawah, walaupun di pusat menyetujui, tapi saya secara pribadi menolak adanya UU ini, karena saya paham banyak hak-hak buruh dan pekerja yang di pangkas sehingga merugikan daripada teman-teman kita di buruh,dan saya tegaskan sekali lagi Saya Menolak UU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja” ucapnya dalam forum yang sama.
Dan juga mengatakan, “Kami akan tindak lanjuti suara teman-teman dan kami akan undang teman-teman dalam bermusyawarah dalam forum, guna mereview ulang surat penolakan terhadap UU ini tentu sesuai mekanisme aturan di DPRD.
Selain itu Ramdhan juga menegaskan dan memastikan bahwa harus ada transparasi dalam proses dan hasil musyawarah tersebut. “Tentu kami menunggu ajakan dan tindakan konkrit dari DPRD Kota Bogor, dan kami mau transparasi Fraksi mana saja nantinya yg menyetujui Review tersebut, mana yang tidak, sehingga kita bisa melihat siapa Dewan Perwakilan dan siapa dewan Pengkhianat rakyat.
Kita tidak mau ini hanya menjadi janji politik semata demi meredam aksi,dan kami juga bersyukur ternyata masih ada Anggota dewan yang hidup dan menemui kami karena tema kami hari ini melayat DPRD, tapi saya bersyukur dan berharap suara kami benar-benar tersampaikan” Tegasnya yang di sambut tepuk tangan yang hadir dalam ruang audiense.
Pada akhir pertemuan ini kedua belah pihak menyepakati semua perjanjian yang telah dibuat, disertai dengan Draft tuntutan dan point yang menjadi Sorotan dari GIRI yang di terima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. (Roni).
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional