Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Amrizal mengatakan, sistem BDR akan diberlakukan hanya untuk pelajar TK dan SD, Sedangkan untuk pelajar tingkat SMP masih melakukan kegiatan belajar secara tatap muka dengan sistem bergiliran.
Untuk TK dan SD mulai BDR terhitung sejak Senin yang lalu (18/1/21), namun untuk tenaga pendidiknya tetap masuk seperti jadwal yang telah ditentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim,” jelas Amrizal saat ditemui di ruang kerjanya.
Amrizal mengatakan di lapangan masih terdapat banyak kelemahan dengan sistem pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Terutama terkait pemahaman yang salah tentang sistem BDR karena membuat ketimpangan hasil belajar siswa.
Sudah berapa kali kita memakai sistem BDR. Seharusnya aktivitas belajar di rumah tetap dilakukan, bukan keluyuran di toko, jalan-jalan bahkan liburan,” tegasnya.
Pembelajaran tatap muka pada tingkat SMP dikatakan Amrizal masih dilaksanakan sesuai kebijakan yang merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa Pandemi COVID-19.
Standar dari 4 Menteri tersebut, sekolah boleh buka (tatap muka) tergantung kesiapan Kabupaten sampai dimana, kalau dulu ada zonanya. Zona kuning dan hijau boleh buka,sementara khusus Zona merah tidak boleh buka, nah sekarang tidak ada aturan seperti itu,” tambahnya.
Ditambahkan Amrizal,untuk kegiatan belajar ditingkat SMP masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan diaturnya jadwal masuk sekolah tiap pagi dan sore selama 5 hari yakni senin sampai jumat.
Untuk sekolah tingkat SMP saat ini sedang persiapan karena April nanti mereka sudah ujian. Untuk pengaturan jadwal di SMP lebih mudah, karena jadwal dibagi dua yaitu pagi dan sore, sehingga prokes sangat terjaga,” tutupnya.
Berbeda dengan Dinas Pendidikan, meski terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Belitung Timur, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim menyatakan, tidak akan melakukan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Sebagai gantinya, BKPSDM akan mengeluarkan Surat Edaran penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus tetap dilaksanakan.
Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/01/21) Kepala BKPSDM Kabupaten Beltim Yuspian mengatakan, dalam waktu dekat ini BKPSDM akan mengeluarkan Surat Edaran terkait kebijakan kepegawaian dalam menghadapi peningkatan kasus positif COVID-19 di Beltim.
Kalau untuk kebijakan WFH untuk pegawai, Beltim belum ya karena untuk saat ini masih diperlukan analisis WFH yang seperti jam kerja, pengaturan WFH apabila ada kasus Covid-19 di OPD,” kata Yuspian.
Yuspian menjelaskan, terkait Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh BKPSDM menitikberatkan untuk mengingatkan OPD yang ada di Pemkab Beltim terkait Protokol Kesehatan yakni 5M.
Nanti Surat Edaran ini untuk mengingatkan kembali OPD yang ada untuk menegakkan Prokes yang ada seperti 5M sebagai upaya untuk mengantisipasi kasus yang meningkat,” ujarnya.
Ditanya terkait Vaksin COVID-19 bagi pegawai pemerintah, Yuspian mengatakan BKPSDM akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi COVID-19 termasuk vaksinasi.
Vaksin ini datang ke kita kan bertahap ya, per gelombang. Nah terkait vaksinasi pegawai ini nanti mungkin akan dilihat skala prioritasnya, bisa Tenaga Medis dulu karena mereka garda terdepan, selanjutnya mungkin pegawai di pelayanan, nanti dilihat dulu, jelas Yuspian. (Leen,Ts/sm).
