Menu

Pendaftaran Aparat Desa Se-Kabupaten Bogor Menjadi Peserta BPJS, Ini Penjelasan LSM Penjara PN

  Dibaca : 60 kali
Pendaftaran Aparat Desa Se-Kabupaten Bogor Menjadi Peserta BPJS, Ini Penjelasan LSM Penjara PN
Foto ilustrasi

Bogor, rakyatbicara.co.id
Secara resmi, sejak Januari tahun 2014 pemerintah Indonesia mengoperasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan produknya yang bernama BPJS Kesehatan. Dalam menyelenggarakan jaminan sosial tersebut BPJS Kesehatan diatur oleh undang-undang (UU No.40 Tahun 2004). Dari program tersebut pemerintah mewajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki asuransi kesehatan.

Aparat desa Se-Kabupaten Bogor telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS, menurut keterangan Ketua LSM PENJARA PN Deddy bahwa BPJS Kabupaten Bogor, diduga menutup-tutupi dan terkesan tidak Profesional dalam menjalankan kinerjanya.

Pasalnya, Menurut keterangan kami sudah melayangkan surat ke dua terhadap pihak BPJS Kabupaten Bogor, namun hingga kini belum dapat memberikan informasi /data terkait adanya pendaftaran aparat desa se Kabupaten Bogor untuk menjadi peserta BPJS. Hal ini tentu sangat di sayangkan, ungkap Deddy Pada Rabu (21/04/2021).

Ketua Lsm Penjara Pn Deddy menjalankan sesuai tupoksi nya, Kami perlu memastikan apakah pendaftaran aparat desa tersebut sudah di laksanakan atau belum oleh DPKBD Kabupaten Bogor, dan bagaimana progresnya…? Di Karenakan dengan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan bahwa mayoritas aparat desa di kabupaten bogor belum memiliki Kartu BPJS/ belum bisa akses ke palayanan BPJS, karena belum terdaftar sebagai anggota BPJS.

“Kami dari lembaga swadaya masyarakat LSM pemantau kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional ( PENJARA PN) dengan nomor SKT 201. 36 85/V Kesbangpol-2019, AHU-003141.AH.01.07.TAHUN 2019, sebagai multi kontrol dan mitra pemerintah untuk kepentingan ikut memantau, monitoring bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas”

Foto ilustrasi

Deddy menjelaskan BPJS Kabupaten Bogor terkesan seperti tak mau memberikan informasi /data yang kami minta, ini menjadi tanda tanya besar buat kami LSM PENJARA PN, ada apa dengan BPJS Kabupaten Bogor yang tidak bisa memberikan informasi /Data, yang kami minta.

Melihat kejadian tersebut Kami akan terus meminta informasi data, sambil berkoordinasi dan melaporkan kejadian ini kepada Komisi Informasi Publik di Bandung, ujar Dedy Ketua LSM PENJARA PN.

Menurut salah satu sumber yang tidak mau di sebutkan bahwa kades sejak SK bupati diterima dan diproses edabu. Sedangkan dulu perangkat lama dan perangkat baru sejak direkom kecamatan terus diproses edabu dipotong tetapi 4% sedang dari pemda 1% dibebankan kepada kades dan perangkat.

Sedangkan untuk Secara aturan staff tidak masuk perangkat, klo pun desa mampu bisa dianggarkan dari sumber lain, terang salah satu sekdes kepada rakayatbicara.co.id pada Kamis (22/04/2021).

Kabupaten sudah melaksankan, namun aplikasi edabu banyak kendala (jaringan), kemarin dpmd sudah mengundang para sekdes untuk verifikasi peserta bpjs alhmdulillah 416 desa clear. (hdr).

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional