Menu

Disayangkan, Pelaksanaan P2TL Sepihak Tanpa Koordinasi Langgar Peraturan Direksi

  Dibaca : 29 kali
Disayangkan, Pelaksanaan P2TL Sepihak Tanpa Koordinasi Langgar Peraturan Direksi

Lampung Timur, rakyatbicara.co.id – Pelaksanaan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sangat disayangkan oleh Junaidi Kepala Desa Raja Basa Lama (Rabala) Kecamatan Labuhan Ratu.

Soalnya, petugas lapangan P2TL tidak menyampaikan pemberitahuan, terkesan sepihak dan tidak dapat menjelaskan secara detail terhadap masyarakat yang menjadi target operasi (TO).

“Sangat disayangkan pelaksanaan P2TL tersebut tidak ada pemberitahuan ke Desa, sehingga terkesan sepihak dan mereka tidak bisa memberi penjelasan yang detail,” tegas Junaidi pada Rabu, 16 Juni 2021 pukul 19.04 WIB kepada Wartawan Media ini.

Sehingga, banyak masyarakat sebagai sasaran operasi (SO) tidak tau kesalahan sebenarnya, sementara harus kehilangan kWh meter listrik dan membayar denda hingga mengadu kepadanya.

“Sehingga, banyak masyarakat yang tidak tau kesalahan dan harus hilang sementara meteran listriknya, ada yang harus bayar denda, hingga banyak warga yang ngadu ke pihak Desa,” kata Kepala Desa Rabala itu.

Pihaknya menunggu respon dari Manajer PT. PLN ULP Sribhawono, Lungguk tujuan mengadakan pertemuan dengan warganya guna memberikan sosialisasi dan pihaknya menyediakan tempat.

“Kalau udah ada yang menyampaikan ke manajer PT. PLN, kita tunggu responnya, kapan mau diadakan edukasi dan Desa siap memfasilitas tempat pertemuan,” ujarnya.

Namun dalam suasana pencegahan Covid-19, tidak semua warga diundang, melainkan hanya sebagian saja untuk mewakili guna menyampaikan aspirasi.

“Dalam kondisi Covid tentu kita nggak bisa undang semua warga, supaya yang hadir benar-benar bisa menyampaikan keluhan-keluhan,” terangnya.

Untuk itu, Kepala Desa Rabala akan perintahkan para Kepala Dusun untuk mendata seluruh warganya sebagai target operasi (TO) P2TL.

“Nanti saya perintahkan Bayan (Kepala Dusun) untuk mendata,” imbuh Juned panggilan keseharian Junaidi.

Kepala Desa Rabala akan berkoordinasi baik dengan Indra Kepala Desa Rabala I tetangga Desa dan Mursid Camat Kecamatan Labuhan Ratu.

“Rawa Jengki masuk Desa Rabala Satu, coba nanti saya koordinasikan dulu sama Kadesnya dan saya akan ngadep Camat sekalian minta petunjuk,” jelasnya.

“Apakah surat permohonan agenda pertemuan itu sekalian Desa yang lain ataukah Rabala saja karena saya yakin kejadian ini bukan di tempat kita saja,” pungkasnya.

Inilah sederet persoalan yang muncul pasca P2TL, yang disampaikan oleh Hen warga Desa Rabala seorang sasaran operasi kepada Lungguk Manajer PT. PLN ULP Sribhawono pada Jum’at, 11 Juni 2021 jam 10.00 WIB.

Adapun persoalan-persoalan tersebut antara lain, arus listrik diputus hingga gelap gulita bermalam-malam, kWh meter dibongkar rampung dan denda bervariasi dibayar ditempat kepada oknum petugas lapangan P2TL tanpa diberi kwitansi, mulai jutaan sampai belasan juta rupiah.

Seharusnya, denda dibayar melalui loket Payment Point Online Banking (PPOB) setelah diterbitkan nomer register dari PT. PLN ULP Sribhawono.

Hanya segelintir pengguna listrik atau konsumen yang datang ke kantor PT. PLN ULP Sribhawono dan bayar denda melalui kantor pos atau loket PPOB.

Berpuluh-puluh tahun lalu warga mendaftar pasang baru listrik melalui oknum instalatir atau biro dengan cara paralel sebab belum terdapat jaringan PLN.

Bahkan kWh meter yang dipasang baru bukan atas nama masyarakat yang daftar selaku pemilik rumah melainkan atas nama orang lain.

Terdapat oknum ditahan pada saat dilaksanakan P2TL tapi hitungan hari dibebaskan kembali, petugas lapangan P2TL saat mendatangi konsumen diduga bersikap tidak sopan dengan cara membentak-bentak.

Seharusnya petugas lapangan P2TL melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Pemerintahan Desa Rabala yang merupakan persiapan awal sebelum melakukan tindakan operasi.

Sebagaimana Peraturan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL Pasal 9 Ayat (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap pra pemeriksaan, adalah huruf d. Melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait. (RK).

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional