Menu

Ketum FWJ: KUHP, UU Pers Harus Diterapkan Dalam Insiden Majalengka

  Dibaca : 22 kali
Ketum FWJ: KUHP, UU Pers Harus Diterapkan Dalam Insiden Majalengka

Jakarta, rakyatbicara.co.id – Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (01/07/2021) sore mendesak para pelaku tindak kekerasan terhadap profesi jurnalis, intimidasi, pelecehan, penghinaan profesi dan kriminalisasi harus segera di tindak sesuai KUHP dan Undang Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Sebagai pilar ke 4 Demokrasi yang memiliki profesi kontrol sosial serta dilindungi oleh Undang Undang Pokok pers Nomor 40 tahun 1999, Pengungkapan polisi terhadap pelaku yang dilakukan sejumlah oknum dari ormas Pemuda Pancasila tersebut dikatakan Opan sesuai dengan perkap Polri, bahwa video yang viral dan hasil visum serta saksi-saksi telah menjadi bukti kuat adanya intimidasi, pelecehan profesi, penghinaan, kriminalisasi dan pengeroyokan hingga muncul tindakan kekerasan yang jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kami para jurnalis yang ada di Indonesia sangat mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia yang selalu menjaga Promoternya. Untuk itu, kami berharap Polres Majalengka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah dan jabatannya untuk menindaktegas para pelaku tersebut. “Beber Opan di Jakarta, Kamis (01/07/2021) sore.

Opan menilai tindakan yang dilakukan para pelaku oknum ormas di Majalengka itu merupakan tindakan yang tak sejalan dengan marwah visi dan misi ormas Pemuda Pancasila. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno segera mengambil sikap tegas atas prilaku para anggotanya yang melakukan tindakan premanisme, dimana sejalan dengan komitmen Kapolri untuk menindaktegas segala bentuk unsur dan tindakan premanisme di Indonesia dan tak pandang bulu.

Lebih rinci, Opan mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar segera memanggil Kepala Desa Mekar Wangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk diberikan sanksi dan pidana sesuai aturan perundang-undangan.

“Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat juga harus mengambil sikap tegas kepada Kepala desa Mekar Wangi Kec. Lemahsugih Majalengka, karena telah melakukan pembiaran terhadap lusuh, kusam dan robeknya bendera merah putih di halaman kantor Desa itu. “Pungkasnya. (hdr/opn).

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional