DPD PKS Bogor Gelar Webiner, Jamkesda Bisa Menjadi Peserta BPJS PBI

Bogor, rakyatbicara.co.id – DPD PKS Kabupaten Bogor menggelar Webinar yang bertema “Kondisi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor”, dengan menghadirkan tiga narasumber meliputi  Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Dr. Agus Fauzi, M.Kes, Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Bogor, H. Teguh Widodo dan Humas Persatuan Wartawan Republik Indonesia Bogor Heri Irawan SE, Pada Jum’at, (17/9/2021).
Dalam pemaparannya Heri menyampaikan 6 kendala Jaminan Kesehatan di Kab. Bogor. “Saat ini kami masih banyak menemukan masyarakat miskin yang sakit namun belum menjadi peserta JKN, ataupun sudah menjadi peserta JKN namun menunggak iuran, sehingga saat masyarakat tersebut sakit, tidak memiliki jaminan kesehatan dan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan,” kata Heri.
IMG 20210917 WA0045 rakyatbicara.co.id
Heri berharap, agar masyarakat yang sakit dan menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai Jaminannya langsung didaftarkan sebagai peserta bpjs kesehatan penerima bantuan iuran kabupaten bogor.
“Jadi saran dan harapan kami, jika ada masyarakat yang tidak mampu dan dirawat inap di rumah sakit dengan Jamkesda, otomatis didaftarkan sebagai PBI pada bulan berikutnya, agar memiliki jaminan kesehatan dan anggaran juga lebih hemat dan untuk buruh yang di off, habis kontrak atau PHK tetap dijamin BPJS kesehatan” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Agus Fauzi, M.Kes menyampaikan “itu masukan bagus dan kita perlu diskusi lebih lanjut ya” jawabannya.
IMG 20210917 WA0044 rakyatbicara.co.id
Dr. Agus juga menerangkan sebetulnya dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kab.Bogor untuk tahun 2023 kita sudah menyusun untuk Universal Health Covarige (UHC). ” jadi memang UHC itu seluruh penduduk kabupaten bogor, tapi kita memang bertahap 2019 target kita 76,81% tahun 2020 76,8, tahun 2021 80%, tahun 2022  83% dan 2023 86% jadi ini harapannya”, Kata Dr. Agus.
Masih kata Dr. Agus, Kalau PBI melalui pendataan, dengan validasi data, jika dia tidak mampu, miskin, dia akan di laporkan SKTM dan bisa jadi PBI” tambahnya.
IMG 20210917 WA0038 rakyatbicara.co.id
Diakhir Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Bogor F-PKS, H.Teguh Widodo menyampaikan, “Kita optimis bisa melaksanakan UHC asal ada Political Will ya, gak perlu saya nunggu jadi Bupati, insyaallah sudah bisa dan didukung oleh semua pihak,” terangnya.
Ia juga mengkritisi terkait proyek-proyek yang kira-kira tidak menaikkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) agar dikuarangi.
Acara dipandu oleh H. Achmad Fathoni, ST Anggota Komisi 3 DPRD Kab. Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik DPD PKS Kab. Bogor. (hdr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.