Stefanus Gunawan, SH, M.Hum: Tidak Perlu Ada Lagi Remisi Kepada Koruptor

Jakarta, rakyatbicara.co.id – Sejumlah lembaga pemerhati antikorupsi menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan remisi kepada koruptor.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua terpidana, termasuk koruptor, yang sedang menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (LP) berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin UU Pemasyarakatan. Namun, karena MK tidak berwenang mengadili peraturan pemerintah (PP), MK tidak mencabut PP 99 Tahun 2012 yang melarang remisi ke koruptor.

Hal ini mendapat pandangan dari Praktisi Hukum Stefanus Gunawan S.H.M.Hum mengatakan, walaupun bagaimana juga itu suatu putusan yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebagai anak bangsa, sebagai warga Negara yang baik mau tidak mau kita harus tunduk dan menghormati putusan tersebut.

Tapi kata Stefanus, kalau bila melihat dalam UU Nomor 22 tahun 2002 tentang pemberian remisi terhadap para koruptor dan unsur pidana sedalam di atur dalam PP Nomor 99 tahun 2021 pasal 34, pemberian remisi itu adalah hak terpidana. Hak konsitusi, hak dasar, itu aturannya. Pertanyaannya, terhadap terpidana kalau tidak perlu di kasih remisi, ia ubah dulu aturannya.

Lalu bagiamana dengan kaitannya dengan putusan Mahkamah Konsititusi (MK) yang juga memberikan remisi terhadap para terpidana koruptor.
“Saya sebagai praktisi hukum setuju dan menghormati hak dasar manusia hak azasi.

Dalam arti, orang yang di hukum kalaupun dia berkelakuan baik, mau merubah prilakunya saya sependapat itu sebagai hak dasar konstitusi terpidana itu diberikan hak remisi sepanjang dia memberikan contoh, mau berubah dan mau melalukan hal yang baik secara dia di penjara di pidana.

Namun ini perlu ditegaskan, terhadap kasus-kasus tertentu contohnya ini yang menjadi perhatian public yang merugikan bangsa dan Negara yang menimbulkan keresahan di masyarakat atau kasus-kasus yang menjadi Extra Ordinary seperti kasus kejahatan terhadap anak, baik itu perlakuan seksual, perdagangan anak, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.

Kemudian kasus narkoba dan juga kasus terhadap korupsi. Kasus kasus inilah yang merongrong menghancurkan bangsa dan Negara, tegas Stefanus Gunawan, SH, M.Hum: Praktisi Hukum menerangkan, Pada Senin, (18/10/2021).

IMG 20211019 WA0011 rakyatbicara.co.id
Stefanus Gunawan, SH, M.Hum Ketua DPC Peradi SAI (Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia) Jakarta Barat, (red).

Jadi menurut Stefanus sebagai praktisi hukum juga Ketua DPC Peradi SAI (Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia) Jakarta Barat tidak sependapat terhadap kasus-kasus seperti itu diberikan remisi.

Dalam arti, Stefanus, setuju bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) harus di junjung tinggi, tapi kita juga harus memahami bahwa perbuatan-perbuatan mereka terpidana- terpidana ini yang melakukan tindak pidana yang luar biasa ini yang sudah mencabik cabik hak asasi orang lain. Dan hak asasi bangsa ini sudah di cabik-cabik mereka.

“Jadi apakah pantas dan layak diberikan remisi. Menurut saya tidak perlu. Karena kalau itu diberikan remisi maka tidak ada efek jera dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus ekstra orgenering tersebut. Jadi tidak perlu ada lagi remisi dalam kasus tersebut,” tegasnya.

Sekali lagi menegaskan bahwa putusan MK itu menilainya berpedoman pada UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemberian remisi terhadap terpidana kusus pasal 14 ayat 1 itu hak terpidana untuk mendapatkan remisi, Itu UU betul.

Tapi ingat kata Stefanus, bahwa hukum itu diterapkan harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jadi suara hati masyarakat itu adalah suara Tuhan, Yang harus di dengar.

“Jadi jangan karena UU-nya mengatur demikian maka kita mengacu pada kaca mata kuda harus diterapkan sama mencuri ayam dengan pelaku pelaku koruptor yang merugikan bangsa dan Negara ini yang merongrong sendi-sendi perekonomian diperlakukan sama itu suatu tindakan yang keliru menurut saya.

Karena kasus-kasus yang melukai hati nurani masayarakat itu perlu penanganan yang ekstra perlu tindakan yang tegas perlu memberikan efek jera terhadap si pelaku pelaku.

Kalau pelaku koruptor, pelaku kejahatan terhadap anak, pelaku narkoba yang merusak generasi muda dan bangsa dan Negara ini perlakuannya disamakan pencuri karena lapar ini menurut saya sangat miris melihatnya.

Saya setuju sekecil apa pun orang melakukan kejahatan patut di pidana. Tapi kalau perlakuannnya dengan para koruptor dan lainnya ini sangat miris dan diberikan rimisi,” ujarnya.

Sekali lagi Stefanus Gunawan, SH, M.Hum mengatakan, bahwa UU itu diterapkan secara kaku. Akibatnya korupsi terus terjadi hingga saat ini, sambung menyambung terus terjadi. Inilah yang terjadi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelaku koruptor.

“Bagi saya UU itu selalu bisa dirubah kalau perubahan itu membuat bangsa dan Negara ini lebih baik, kenapa tidak diubah, kenapa tidak direvisi. Jadi ini soal kemauan saja bagi pemerintah.

Dalam arti, kalau memang ingin memberikan efek jera terhadap terpidana terpidana kasus-kasus tertentu tidak perlu lagi diberikan hak istimewa kepada mereka. Kalau perlu hukum seberat -beratnya.

Bagaimana suatu Negara perekonomian dapat berjalan dengan baik kalau di grogoti di rongrong oleh para koruptor. Bermimpi kesejahteraan bangsa ini tercipta kalau koruptor tumbuh subur di Negara ini,” pungkasnya. (Par).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.