Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021

oleh -32 Dilihat
oleh
Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021
banner 468x60

Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021

Lampung Timur, rakyatbicara.co.id – ratusan massa mewakili ribuan jajaran aparatur Pemerintahan Desa se-Kabupaten Lampung Timur menggelar aksi unjuk rasa bertempat di depan Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur.

banner 336x280

Dalam aksinya mereka menuntut, supaya penghasilan tetap (SILTAP) bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2021 yang belum dibayar selama 6 bulan dibayar penuh.

Mereka tergabung dalam wadah yang bernama Aliansi Aparatur Pemerintah Bersatu (APPB) Kabupaten Lampung Timur dibawah Komando Aksi Ibrahim sebagai Koordinator Lapangan (Korlap)

“Kami menuntut Bupati Lampung Timur, agar melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 yang telah dibuatnya”, kata Ibrahim pada saat menyampaikan orasinya.

Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021
Foto : Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021 | Lampung Timur | rakyat bicara.co.id

“Segera bayarkan kewajiban siltap secara penuh selama enam bulan kepada kami, tidak ada tiga bulan dulu, tidak ada bayar tahun depan, anggaran tahun 2022 bayar tahun 2022,”ungkap Korlap itu.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerbitkan kartu Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

“Segera keluarkan nomor induk perangkat Desa, nomor Induk Perangkat Desa itu adalah kartu penting bagi kami. Setelah Pilkades 2023 nanti akan banyak kami ditendang oleh Kepala Desa baru karena kami tidak punya kekuatan,” lanjutnya.

Kehadiran perangkat Desa se-Kabupaten Lampung Timur diterima oleh Tarmizi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Pemdakab Lampung Timur.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Timur beberapa wakt lalu, telah menerima perwakilan dari Kepala Desa, pada saat itu sudah menyampaikan tentang ADD, karena Siltap ini ada dalam ADD. Bupati, Wakil Bupati dan Setda merespon dalam RAPB Perubahan ini sudah diajukan dan mendapat tanggapan dari anggota dewan dan sedang dalam proses,” kata Tarmizi.

“Saya mendapatkan informasi melalui pak Setda bahwa dana tersebut siap, APBD ini ada proses, selesai ditingkat Kabupaten artinya ada persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Maka itu diajukan ke Propinsi di evaluasi, insyaallah tidak memakan wakt lama, apabila sudah di evaluasi selesai pada kesepakatan bersama Pemerintah Daerah akan dicairkan,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan itu.

“Sebetulnya Pemerintah Daerah di anggaran murni dan APBD Perubahan itu menganggarkan 12 bulan namun yang 3 bulan untuk membayar yang kurang salur di tahun 2021, sehingga pada tahun ini (2022) untuk tahun berjalan itu insyallah dapat dianggarkan selama 9 bulan artinya dalam 3 triwulan, kami minta bersabar,” tegasnya.

Di lain pihak, Ali Johan Arif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur.

“Saya sebagai Ketua dan Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Timur, akan menjawab apa yang menjadi tuntutan bapak ibu sekalian. Sesuai hak bapak ibu yang belum terbayarkan yaitu SILTAP. Penghasilan tetap perangkat Desa ini sudah kami bahas dan sudah kami anggarkan semua, lunas dan semua akan kami bayarkan tahun ini dan saya bertanggungjawab,” tegas Ali Johan Arif.

“Perlu saya sampaikan karena ini mekanisme yang harus kita jalankan dalam pemerintahan tepat hari Rabu (14/9) nanti APBD Perubahan ini akan kita sahkan. Selanjutnya akan kita sampaikan pada Gubernur melalui Bupati untuk di evaluasi, insyaallah itu selesai dan setelah kehadiran saudara kami akan memanggil Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjutkan dan yang akan dibayarkan ini bukan 3 bulan tapi semua,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur itu.

“Saya jelaskan ini bukan hutang, tapi hak saudara-saudara, apa yang disampaikan ini sudah kami dengar semua nanti akan segera kita tindaklanjuti, urusan SILTAP selesai, ini ada prosedurnya, ada tahapannya kami minta bersabar insyaallah segera diselesaikan,” terang Ketua Badan Anggaran itu.

“Terus yang kedua (NIPD) ini tadi, insyaallah setelah ini kita memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti yang bapak-bapak sampaikan, SILTAP kurang lebih 63 miliar sudah kita sahkan,” tutupnya. (Ropian Kunang)

Aparatur Desa Tuntut Pemkab Lamtim Bayar Siltap 2021

banner 336x280