Gegara Permentan, Penghasilan Pihak Tertentu Terutama Petani Singkong se-Lampung Merugi

oleh -65 Dilihat
oleh
Gegara Permentan, Penghasilan Pihak Tertentu Terutama Petani Singkong se-Lampung Merugi 
banner 468x60

Gegara Permentan, Penghasilan Pihak Tertentu Terutama Petani Singkong se-Lampung Merugi

Lampung Timur, rakyatbicara.co.id – Dampak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dirasakan oleh berbagai pihak.

banner 336x280

Pasalnya, pupuk bersubsidi tidak lagi diperuntukkan khususnya bagi petani yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor tanaman ubi kayu alias singkong maupun lainnya dan hanya dikhususkan untuk subsektor tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan.

Akibatnya, terhitung sejak bulan Juli 2022, Rasyid dan 10 orang rekannya selaku tenaga kerja buruh kuli panggul di kompleks pusat perbelanjaan Pasar Kota Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana tidak lagi melakukan kegiatan pekerjaan bongkar pupuk bersubsidi orderan Pengecer sehingga penghasilan mereka menurun.

“Ini pupuk nggak ada yang masuk, (nggak) tau (mungkin nanti) bulan Januari (2023 pupuk bersubsidi) mulai masuk lagi, (jadi cari duit) tambah (semakin) sulit,” keluh Rasyid tenaga kerja buruh kuli panggul di kompleks pus pada Selasa, 27 September 2022 jam 08.00 WIB.

Sementara, bukan hanya kuli panggul, tetapi lebih utama dampaknya juga dialami oleh Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sukadana sebanyak 11 orang mengalami penurunan penghasilan, gegara pupuk bersubsidi tidak lagi dikirim sesuai kebutuhan sebab tidak diperuntukkan bagi petani tanaman singkong dan atau lainnya.

“Semenjak Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dikeluarkan bulan Juli yang isinya menyatakan diluar sembilan komoditi pangan, holtikultura dan perkebunan tidak mendapatkan pupuk subsidi,” tutur Jamal seorang Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sukadana melalui ponsel pada Selasa, 27 September 2022 jam 16.25 WIB.

Sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani di 20 Desa se-Kecamatan Sukadana mayoritas diperuntukan bagi petani singkong

“Yang mana disitu, tercantum Sukadana ini RDKK-nya full untuk singkong, jadi jangankan kuli, Pengecernya saja pusing karena kuota pupuk bersubsidi menurun drastis,” keluh Pengecer itu.

Pengecer tak bisa berbuat lebih banyak sebab Pemerintah telah mengeluarkan keputusan melalui Menteri Pertanian dengan menerbitkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

“Kita ini tidak bisa berbuat banyak, ini semua berdasarkan aturan Pemerintah, Pemerintah membuat aturan, kita hanya mengikuti, mau seperti apa kebijakanya rakyat ini hanya bisa ikut mau protespun juga percuma sekarang ini,” terangnya.

Para Kelompok Tani (Poktan) diwakili Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) telah melayangkan surat keberatan ke Dinas Pertanian Lampung Timur, kini diperjuangkan oleh Gubernur Lampung mengingat singkong sebagai komoditi utama, namun belum diketahui hasilnya.

“Poktan diwakili Gapoktan melayangkan surat keberatan dengan sistem yang ada. Sebelumnya, Gapoktan lebih dulu dikumpulkan untuk mengajukan mosi keberatan dikirimkan ke Dinas dengan harapan sampai, karena hilangnya pupuk bersubsidi untuk singkong. Kabarnya, lagi diperjuangkan oleh pak Gubernur mengingat Lampung komoditi utamanya adalah singkong, hanya belum diketahui hasilnya,” jelasnya.

“Upaya selanjutnya, menyusun RDKK-nya yang awalnya singkong, kedepannya jadi padi dan jagung yang kena subsidi atau kita masukkan disitu singkong campur sari dengan jagung supaya dapet pupuk bersubsidi walaupun memang jatahnya sedikit,” imbuhnya.

Bukan hanya buruh kuli panggul saja yang penghasilan sehari-harinya berkurang, melainkan Pengecer sebagai penyalur pupuk bersubsidi juga dibuat jadi pusing.

“Jangankan yang kuli, penyalur pupuknya saja pusing, tau sendiri sekarang nyari pupuk bersubsidi susah dimana-mana, semenjak itu dihilangkan RDKK berlaku satu tahun tiba-tiba di pertengahan jalan di bulan tujuh awal dihentikan untuk subsidi singkong jadi menghilang,” paparnya.

Bagi RDKK subsektor padi, jagung dan kedelai (Pajale), bawang putih, bawang merah, cabai dan kopi terpenuhi pupuk bersubsidi. Sementara singkong tidak disalurkan dengan kata lain diberhentikan.

“Yang RDKK-nya padi, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai dan kopi masih dapet. Tapi pertanyaannya ketika perencanaannya kita singkong dia nggak bakal keluar lagi, nah ini jadi faktor yang memang kita kategorikan langsung berhenti semua, Sukadana, Menggala, yang rata-rata wilayahnya kebun singkong,” cetusnya.

“Bisa di cek, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang kalau mereka mencantumkan RDKK-nya singkong itu bakal hilang. Karena kita dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang paling berdampak Sukadana, kita nggak bisa ngomongin wilayah lain karena RDKK-nya,” lanjutnya.

Terdapat lebih kurang 17 dari 20 Desa se-Kecamatan Sukadana yang paling terdampak mengalami pengurangan pupuk bersubsidi.

“Cuma kita yang paling berdampak Sukadana ini, Sukadana ini yang aman cuman beberapa Desa khususnya padi, jagung dan kedelai, pokoknya yang di RDKK-nya yang ditulis seperti itu. Kayak contohnya Lampung Barat, karena Lampung Barat itu komoditinya sayuran yang holti, yang holtinya cuma kena bawang merah, bawang putih dan cabai,” sambungnya.

“Nah kayak kool, kubis, kentang dan lain-lain nggak dapet itu juga ada, memang banyak tergantung masing-masing tanamannya. Kalau RDKK yang kita buat disetujui dan dianggarkan kembali untuk petani, itupun kalau nggak dipotong lagi oleh Pemerintah,” katanya.

“Upaya selanjutnya, (paragraf ini) yang awalnya RDKK singkong, kita mulai benahi kelompok tani untuk data lengkap data diri, kebun dan komoditi tanaman. Sehingga, didapatkan data tentang komoditi apa saja yang ditanam. Berapa luasan hamparannya dan dari data ini, harapannya kita memiliki data lengkap dan mampu menyusun RDKK untuk tahun 2023,” harapnya.

Hairul Ali warga Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana membenarkan hal itu bahkan sejak Maret 2022 pupuk bersubsidi sudah langka.

“Pupuk subsidi untuk tanaman singkong diperkirakan sudah tidak ada lagi mulai dari bulan tiga. Itu yang ada subsidinya untuk tanaman padi, jagung dan kedelai, sedangkan untuk singkong tidak,” kata Hairul panggilan keseharian Hairul Ali via ponsel pada Rabu, 28 September 2022 jam 80.56 WIB.

Terpaksa, ia dan para petani di Desanya membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mahal untuk menyuburkan tanaman singkongnya.

“Beli pupuk nonsubsidi harganya empat ratusan satu kwintal yang warna merah dan putih. Yang pastinya, kami merasa keberatan semuanya jadi serba terbengkalai dibuatnya,” terangnya.

Ia dan petani singkong se-Lampung Timur berharap agar Pemerintah agar dapat mendistribusikan kembali pupuk bersubsidi bagi petani singkong.

“Adakan suatu perubahan untuk mengentaskan yang menjadi masalah petani, supaya (pupuk bersubsidi) ada kembali seperti semula,” harapnya.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pasal 3.

(1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani pada subsektor : a. tanaman pangan, b. holtikultura dan atau c. perkebunan, dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam.

(2). Usaha tani subsektor tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Padi, b. Jagung dan c. Kedelai.

(3). Usaha tani subsektor holtikultura, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Cabai, b. Bawang perah dan c. Bawang putih.

(4). Usaha tani subsektor perkebunan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Tebu rakyat, b. Kakao dan c. Kopi.

(5). Petani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

(Ropian Kunang).

Gegara Permentan, Penghasilan Pihak Tertentu Terutama Petani Singkong se-Lampung Merugi 

banner 336x280