KAMAKSI Menyikapi Pernyataan Mahfud MD: Pemberantasan Korupsi Kerap Digembosi

KAMAKSI Menyikapi Pernyataan Mahfud MD: Pemberantasan Korupsi Kerap Digembosi

Jakarta, rakyatbicara.co.id – Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski mengatakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD jangan saling lempar tanggungjawab terkait pernyataannya pemberantasan korupsi kerap digembosi di lembaga peradilan.

Karena pada dasarnya eksekutif juga turut berperan dalam pengembosan pemberantasan korupsi.

“Menkopolhukam sebagai eksekutif seperti lempar bola. Pemerintah harusnya berkaca diri. Pasalnya, Menkumham juga mengeluarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 karena memberikan angin surga untuk koruptor. Berapa banyak koruptor yang dibebaskan dengan mengacu Permenkumham Nomor 7 tahun 2022,” ujar Joko Priyoski kepada Wartawan, Selasa (27/9/2022).

Jojo yang juga merupakan Eksponen Aktivis’98, panggilan akrab Joko Priyoski menuturkan, selain Permenkumham Nomor 7 tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menandatangani UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adanya UU UU No 22 tahun 2022 yang juga memberikan keistimewaan untuk napi koruptor. Harusnya Mahfud MD sebagai eksekutif melakukan upaya hukum terkait Permen atau UU yang mengistimewakan napi koruptor.

“Jadi yang harus direformasi bukan hanya lembaga yudikatif tapi eksekutif juga. Hal ini agar upaya pemberantasan korupsi tidak rancu,” tegasnya.

Reformasi Hukum

Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) prihatin terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi yang kerap digembosi oleh lembaga peradilan. Presiden Jokowi pun memerintahkan Mahfud MD untuk mereformasi hukum di Indonesia. Apalagi terbaru, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Mahfud memastikan akan berkoordinasi secepatnya untuk melaksanakan perintah Jokowi itu.

“Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Mahfud lantas menjelaskan alasan Jokowi akhirnya memerintahkan jajarannya di eksekutif mengambil sikap terhadap lembaga yudikatif. Dia menyebut keinginan Jokowi itu berangkat dari keprihatinannya terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi yang kerap digembosi oleh lembaga peradilan.

“Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan,” jelas Mahfud.

Mahfud juga mengungkit banyaknya koruptor yang dikorting hukumannya atau bahkan dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, kata dia, pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran berbeda lembaga dan dalih keputusan hakim tidak bisa dicampuri, tapi di sisi lain muncul kasus yang menimpa hakim.

“Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedang mereka yudikatif. Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajad Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum yang sudah gila-gilaan,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, Mahfud menyebut akhirnya Jokowi memerintahkan dirinya melakukan reformasi hukum. Kekecewaan Jokowi itu, kata dia, muncul gegara usaha pemberantasan korupsi justru digembosi oleh lembaga yudikatif.(ck)

KAMAKSI Menyikapi Pernyataan Mahfud MD: Pemberantasan Korupsi Kerap Digembosi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *