Koalisi OKP Lawan Korupsi Desak DPR RI Bentuk Pansus Usut Dugaan Transaksi Ilegal 5 Trilyun di PPATK
Koalisi OKP Lawan Korupsi Desak DPR RI Bentuk Pansus Usut Dugaan Transaksi Ilegal 5 Trilyun di PPATK
Jakarta, rakyatbicara.co.id – Menyikapi adanya laporan dari Korbid HUMAS PPATK Nasir Konga (29/8) di Acara Fakta TVOne yang menyebutkan bahwa sejak 31 Juli 2021 sd 1 Juni 2022 ditemukan ada 5000 transaksi keuangan yang mencurigakan dan diduga kuat hasil kejahatan Judi dll bahkan Beliau menyebutkan di daftar tersebut terdapat oknum oknum “Hukum” dan data tersebut sudah disampaikan ke POLRI maka atas dasar itu Koalisi Organisasi Pemuda Lawan Korupsi disingkat KOPLAK meminta agar DPR RI khususnya Komisi III dapat membentuk Pansus agar data data aliran dana yang diduga hasil kejahatan tersebut bisa dibuka ke publik.
“Kami juga akan mendesak KPK agar proaktif menelusuri aliran dana tersebut” ujar Joko Priyoski alias Jojo selaku Kornas KOPLAK ini di Jakarta (1/9/2022).
Sementara itu, Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) yang juga Presidium di KOPLAK Bernard D. Namang juga menyatakan sangat menyesalkan disaat krisis saat ini tapi ditemukan aliran dana 5 Trilyun yang mengalir ke kantong kantong pribadi dari hasil yang fiduga dari hasil kejahatan
“Kita mendesak juga POLRI agar segera tindak lanjuti dan usut tuh laporan PPATK” ujar Putra asli NTT ini.
“Koalisi OKP Lawan Korupsi” (KOPLAK) ini terdiri dari 7 OKP Nasional yang intens menyikai berbagai ketidakadilan dan Korupsi di negeri ini” tegas Bernard.
Selaku Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Jojo juga menyoalkan adanya data PPATK tersebut ditangan IPW
“Yang anehnya lagi, fakta nya data data transaksi tsb koq bisa ada di tangan Bung Sugeng Santoso dari IPW tapi tidak dipublish dan tidak ada tindak lanjutnya dari POLRI atau KPK” lanjut Jojo.
“Tadi malam kami kaji masalah ini, jangan sampai case ini dijadikan proyek kong kalikong dan 86 antar berbagai fihak, makanya kami putuskan akan melakukan aksi dan membuat laporan resmi ke KPK dan Komisi III DPR RI agar data data tersebut dibuka ke publik dan bisa diusut tuntas” lanjut Jojo, tokoh muda yang sangat Vokal menyuarakan anti korupsi ini yang berlatar belakang Aktivis 98 dan Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).
“Bisa kita kalkulasikan jika 1 tahun saja ada 5 Trilyun uang yang diduga hasil kejahatan ini beredar, jika 5 tahun sudah 25 Trilyun, jika digunakan untuk Subsidi BBM mungkin sudah cukup” tutup Jojo.(ck)