Bangun Ribuan Huntap, DPKPP Kabupaten Bogor Utamakan Kenyamanan Penghuni
Cibinong, rakyatbicara.co.id – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor memastikan pembangunan rumah permanen atau Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang terkena bencana beberapa tahun lalu berjalan sesuai jadwal. Pembangunan rumah permanen tahap pertama sebanyak 187 unit telah selesai pada tahun 2022.
Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, rumah permanen gelombang pertama di Desa Cileuksa, Cisarua, dan Pasir Madang telah selesai dibangun. Pemerintah daerah saat ini sedang dalam proses menyelesaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk kawasan tersebut, karena ingin memastikan kawasan perumahan memiliki penerangan yang baik.
“Saat ini Pemkab sedang melengkapi PJU, walaupun Huntapnya sedikit tapi kami ingin terang benderang,” ujar Ajat Rochmat Jatnika kepada wartawan, Selasa (14/3/2023).
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap mensertifikasi lebih dari 1.000 unit rumah permanen yang dibangun melalui program DPKPP.
Menurut Jatnika, semua upaya tersebut ditujukan untuk menjamin kenyamanan penghuni rumah permanen, termasuk kenyamanan tanah, bangunan, dan lingkungan sekitarnya.
“Program DPKPP saat ini sedang proses sertifikasi sebanyak 1.000 lebih di setiap Huntap,” ucapnya.
Apalagi, pemerintah juga sedang membangun 37 unit rumah permanen Desa Purbasari dan Desa Cileuksa, Kecamatan Pamijahan, di bawah program bantuan provinsi, yang hampir selesai. Pemerintah juga sedang dalam proses membangun 2.500 unit lebih rumah permanen yang dikontrakkan oleh kelompok masyarakat dan aplikator yang tersebar di Kecamatan Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, dan Sukamakmur.
“Huntap yang 2.500 ini kita berkontrak dengan kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat bekerjasama dengan aplikator, semuanya tersebar di Kecamatan Nanggung, Cigudeg, Sukajaya dan Sukamakmur,” bebernya.
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sedang membangun 467 unit rumah permanen. Namun, unit tersebut belum bisa ditempati karena beberapa fasilitas seperti kamar mandi, keramik, listrik, dan air masih dalam tahap pembangunan. Lebih lanjut Jatnika menjelaskan, anggaran BNPB sebesar Rp50 juta per unit tidak cukup untuk menyelesaikan rumah permanen, dan Pemkab Bogor perlu mengalokasikan dana tambahan untuk itu.
“Anggaran dari BNPB hanya Rp50 juta per unit Huntap, sementara anggaran sebesar itu tidak cukup sampai bisa dihuni, Kita dorong di perubahan untuk dianggarkan kembali sebesar Rp22 juta per unit, agar semua selesai, makanya kami sedang mencari dana stimulan,” pungkasnya.
Dede Armansyah, Kepala Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Bogor, menjelaskan pembangunan 2.500 unit rumah permanen tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat. Tidak ada proses lelang yang terlibat dalam pembangunan rumah permanen, yang dilaksanakan melalui kontrak swakelola dengan kelompok masyarakat (Pokmas) dari masing-masing desa.
“Jadi dalam proses pekerjaan tidak ada lelang karena pembangunan Huntap dilaksanakan melalui kontrak swakelola dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari masing-masing desa, Dari 2.500 unit Huntap itu akan dibangun tersebar di 16 desa, jadi ada 16 Pokmas yang nantinya akan mengerjakan Huntap ini, ” ujar Dede
2.500 unit rumah permanen akan dibangun di 16 desa, dengan kelompok Pokmas yang ditugaskan di setiap desa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan korban bencana yang terverifikasi. Pekerjaan pemasangan panel akan dilakukan oleh aplikator setelah mereka menandatangani kontrak dengan kelompok Pokmas. Kelompok Pokmas juga akan menandatangani kontrak dengan aplikator untuk pengadaan dan pemasangan struktur bangunan pracetak.
“Nanti pengerjaan yang dilaksanakan Pokmas sesuai kebutuhan Huntap korban bencana, Khusus untuk struktur bangunan yang menggunakan metode pra cetak, maka Pokmas akan melakukan kontrak pengadaan dan pemasangan struktur bangunan pra cetak tersebut dengan aplikator,” tandasnya.(ck)
Bangun Ribuan Huntap, DPKPP Kabupaten Bogor Utamakan Kenyamanan Penghuni
