-
Masa Depan Bangsa Terancam Karena Korupsi
Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Dalam beberapa pekan terakhir ini, masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Setelah -
Sudah Saatnya Pemerintah Hadir untuk Kesejahteraan Wartawan dengan Tunjangan Profesi
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Dewasa ini, pertumbuhan media massa sangat cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi ini, membuat -
Surino Pertanyakan Prihal Laporannya di Polda Lampung
Lampung, Rakyatbicara.co.id – Surino pihak yang dirugikan atas peralihan surat tanah tanpa persetujuannya kembali mendatangi polda lampung pada senin (27/07). -
Camelia Panduwinata Menjalankan Hidup Bermanfaat Buat Orang Banyak
Jakarta, Rakyatbicara.co.id – Keinginannya untuk berjuang untuk bisa mencapai harapan dan keinginan dari hasil kerja kerasnya, akhirnya dapat dicapainya dengan -
Design Dakwaan Jaksa Selama Ini Melenceng Dari Maksud dan Tujuan UU Narkotika
Oleh: Dr. Anang Iskandar M.H Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, tanpa dilakukan assesmen, dituntut secara subsidiaritas atau -
Proses Peradilan Tidak Fair, Kalau Penyalah Guna Narkotika Tidak Diassesmen
Oleh: Dr. Anang Iskandar M.H Opini, Rakyatbicara.co.id – Penyalah guna narkotika sejatinya adalah korban kejahatan narkotika, korban kejahatan tersebut oleh -
Presiden dan DPR Tidak Boleh Membiarkan Penyalah Guna Ditahan dan Dihukum Penjara
Oleh: Dr. Anang Iskandar MH Opini, Rakyatbicara.co.id – Tujuan dan batang tubuh UU Narkotika menyatakan penyalah guna dijamin untuk mendapatkan -
Musyawarah Dewan Pembina dan Pendiri Dhipa Adista Justicia – Indonesia Intelligence Institute
Law Firm Dhipa Adista Justicia, Rakyatbicara.co id – Indonesia Intelligence Institute akhirnya diketuai oleh Bapak Irjen Pol. (P) Drs. Wisjnu -
Ruby Falahadi Aktivis Hukum Dan Ham” Pemerintah Harus Melindung Warga Negara Indonesia Warning Stop Impor
Bogor, Rakyatbicara.co.id – Aktivis Hukum Ham Ruby Falahadi 26 januari 2020 meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan pengecekan kegiatan impor
